Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Abdul Muhaimin Iskandar menekankan, pengentasan kemiskinan menjadi target pemerintah, khususnya pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi prioritas pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Pemerintah menargetkan dua tahun untuk mengentaskan kemiskinan, terutama mengatasi kemiskinan ekstrem, maksimal dua tahun tidak ada kemiskinan ekstrem lagi. Maksimal,” kata Muhaimin Iskandar dalam keterangan di Jakarta, Selasa (17/12/2024).
“Mudah-mudahan bisa lebih cepat. Selain itu mengatasi kemiskinan hingga maksimal 5 persen,” sambung Muhaimin saat kegiatan “Dialog Bersama Kepala Desa, Pendamping Desa, dan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan” di Desa Gunturmadu, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.
Muhaimin menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat upaya penanganan kemiskinan di Indonesia. Ia menyampaikan Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu daerah yang menjadi fokus pemerintah dalam penanganan kemiskinan.
Muhaimin meminta upaya serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonosobo untuk mengerahkan seluruh sumber daya mulai dari kepala desa hingga pendamping desa.
Selain itu Muhaimin juga meminta pemerintah daerah (pemda) bersinergi bersama Kementerian/Lembaga (K/L) supaya pengentasan kemiskinan memberikan dampak yang signifikan.
“Untuk itu perhatian serius, saya minta kepada seluruh kementerian terkait infrastruktur, kemudian berbagai peningkatan kualitas SDM, akses-akses yang bersifat bantuan langsung, masuk dalam peta gerakan total dalam memperkuat upaya penanganan kemiskinan,” tutur Muhaimin.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kabupaten Wonosobo tahun 2024 sebesar 15,28 persen. Kemudian, angka kemiskinan ekstrem di tahun 2024 sebesar 1,26 persen.
Secara nasional, mengutip data BPS, angka kemiskinan ekstrem di Indonesia per September 2024 sebesar 0,83 persen. Artinya, angka kemiskinan ekstrem di Indonesia gagal dihilangkan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sebelumnya, ekonom dari Bright Institute Awalil Rizky menyebutkan selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi gagal menurunkan tingkat kemiskinan sesuai target yang dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Bright Institute mencatat, pada periode pertama pemerintahan Jokowi yaitu 2015, target RPJMN sebesar 10 persen. Namun capaian angka kemiskinan masih berada pada angka 11,22 persen. Kemudian, target masih tidak tercapai hingga akhir masa jabatan Jokowi periode pertama. Ketika itu, target penurunan kemiskinan menjadi 7,5 persen, dan hanya terealisasi 9,41 persen.
Lalu pada periode kedua, angka kemiskinan justru naik menjadi 9,78 persen pada 2020. Padahal target RPJMN turun menjadi 6,5 persen. Adapun, target ini tak tercapai hingga saat ini, dan pada Maret 2024 menunjukan kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 9,03 persen.