Anggota Komisi VI DPR Luluk Nur Hamidah mengaku, sempat mewanti-wanti agar Badan Pangan Nasional (Bapanas), tidak hanya menjadi lembaga stempel yang melegalisasi impor beras. Akan tetapi ujungnya Bapanas tidak mengindahan, malah gagal menjaga ketahanan, keamanan, dan kedaulatan pangan.
“Nah kalau rezimnya rezim ketahanan pangan maka importasi itu bukan barang yang (mengarah pada) kedaulatan pangan, maka impor yang sama sekali di luar kebutuhan yang sangat mendesak itu harus dianggap sebagai sebuah hal yang najis atau harus dihindarkan,” kata Luluk kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, dikutip Rabu (11/9/2024).
Di mata Luluk, yang terjadi justru Bapanas bersama Bulog seolah-olah berusaha mencari keuntungan di balik kebijakan impor beras. Sehinggs perlu diselidiki lebih lanjut, siapa saja pihak yang menikmati keuntungan tersebut.
“Tidak mungkin tidak ada yang menikmati, mau selisih berapapun harga importasi yang di-mark up apalagi dulu ada ditengarai harga yang sebenarnya dengan harga faktual yang ada di Vietnam misalnya itu berbeda. Nah yang kayak gini juga institusi penegak hukum harusnya bisa melakukan ya pendalaman lah,” tuturnya.
Bila memang Bapanas menjalankan fungsinya, ucap Luluk, maka seharusnya dapat mengupayakan agar produktivitas petani bertambah, sarana dan prasarana difasilitasi misalnya berkaitan dengan adanya perubahan iklim.
“Termasuk juga memastikan agar kesejahteraan petani sebagai sebuah intensif juga bisa ditingkatkan. Kalau ini ternyata yang tidak dilakukan selama Bapanas itu ada, bersama-sama dengan kementerian terkait ya gagal,” tegasnya.
Ia mengaku kecewa dengan kepimpinan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, utamanya terkait impor beras yang dilakukan secara ugal-ugalan. Bahkan sempat merugikan negara dengan terjadinya demurrage beras.
“Ini tuh negara lho sebenarnya, jadi mereka main-main itu saya kecewalah. Saya kecewa, karena menurut saya sama sekali pimpinannya tidak bertanggung jawab. Dan ada upaya pembiaran untuk membuat pertanian kita terpuruk dan produktivitas padi dan beras kita pada titik yang merisaukan. Kita ini malah bikin makmur petani negara lain,” kata Luluk.
Secara terpisah, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menegaskan pihak yang paling bertanggung jawab dalam berbagai kekacauan akibat impor beras adalah Badan Pangan Nasional (Bapanas). Hal ini ia utarakan, guna menanggapi dicopotnya Bayu Krisnamurthi sebagai Dirut Perum Bulog, sementara Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi aman-aman saja.
“Oleh karena itu, pihak yang paling bertanggung jawab atas kekacauan impor beras selama ini adalah Bapanas, baik jumlah kuantitas impor beras yang mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, maupun tata cara yang diduga ada markup serta demurrage yang merugikan keuangan negara. Sayangnya BUMN tidak bisa mencopot seperti Dirut Bulog, yang bisa copot (kepala Bapanas) hanya Presiden,” ujar dia.