Potret kemiskinan di Indonesia masih menganga, sulit dibantah. Masyarakat miskin yang terjerat pinjaman online (pinjol) terus saja terulang. Bahkan naik.
Hal ini terkonfirmasi dari laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa jumlah pengaduan masyarakat terkait Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau pinjol, selalu naik setiap tahun.
Hal itu disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman di Jakarta, dikutip Senin (13/11/2023).
Agusman mengacu kepada data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022, yang menyebut tingkat inklusi dan literasi masyarakat terkait industri dan produk pinjol masih sangat rendah.
Kondisi tersebut, kata dia, sejalan dengan masih maraknya kasus masyarakat yang terjerat pinjol ilegal. “Data OJK juga menunjukkan pengaduan LPBBTI yang meningkat setiap tahunnya,” kata Agusman.
Dia menyebutkan, perilaku petugas penagihan menjadi jenis aduan tertinggi dari konsumen. Oleh karenanya, OJK meluncurkan roadmap LPBBTI untuk memperjelas arah pengembangan dan penguatan industri ini.
Menurut Agusman, roadmap tersebut diperkuat oleh adanya Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Diharapkan, kehadiran road map ini efektif untuk membenahi serta mendorong kontribusi industri ini terhadap perekonomian nasional, khususnya dalam rangka pembiayaan sektor produktif dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
“Roadmap ini menggambarkan upaya yang akan dilakukan oleh OJK bersama dengan industri dalam periode 2023-2028 untuk mewujudkan visi bersama, yaitu industri LPBBTI yang sehat, berintegritas dan berorientasi pada evolusi keuangan dan perlindungan konsumen serta berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi nasional,” jelasnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)