Mengakhiri pemerintahan yang sudah berjalan 9 tahun dan segera menuju tahun terakhir, tentu Presiden Joko Widodo ingin berakhir dengan manis. Siapa yang tidak ingin dicatat dalam sejarah dengan tinta emas yang akan dikenang sepanjang masa. Tetapi potensi ancaman “Panas sepanjang tahun dihapus hujan sehari” bisa mengintai dari segara penjuru.
Nah, salah satu ancaman yang mulai menjadi kenyataan mulai terasa sejak pecahnya perang Rusia-Ukraina dan menyebarnya fenomena El Nino. Kedua faktor ini langsung menyasar pasokan pangan di semua negara, termasuk Indonesia. Parahnya, masalah itu datang menjelang akhir masa pemerintahan periode kedua yang berarti saat menyongsong tahun politik.
Masalah pangan di tahun politik, akan menjadi makanan empuk bagi lawan-lawannya untuk dijadikan bahan kampanye baik dalam pilpres maupun pileg 2024. Meskipun sebagai presiden, Jokowi memiliki kewenangan untuk menggerakkan kementerian dan lembaga negara untuk mengatasi pasokan pangan secara nasional sehingga harganya tidak merangkak naik.
Kenaikan harga beras medium yang sekarang bertengger di angka Rp13.500 per kilogram dan harga premium berada di Rp15 ribu sampai Rp16 ribu per kilogram. Tentunya ini sangat menurunkan daya beli Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di pelosok nusantara.
Kalau kementerian tentu bisa mengandalkan Kementerian Pertanian dan kalau nonkementerian, ada Bapanas dan Bulog. Tugasnya membantu presiden mengamankan pasokan pangan, tetap bisa terjangkau rakyat kelas bawah. Targetnya rakyat nyaman karena mudah mendapatkan bahan pangan dan murah.
Hasilnya, secara politik, situasi kehidupan rakyat kebanyakan tetap kondusif, tanpa keresahan dan tidak menjadi bara api yang bisa suatu saat membesar, menggulung kredibilitas Jokowi sebagai presiden. Apalagi rakyat Indonesia sudah memiliki pengalaman saat jatuhnya rezim Soeharto karena krisis moneter melanda di tahun 1998 silam.
Beban kenaikan harga pangan yang terjadi sudah terekam dalam setiap data bulanan Badan Pusat Statistik atau BPS beberapa saat setelah perang Rusia dan Ukraina pecah. Setelahnya terus menghiasi data bulanan. Di tahun ini saja, sejak Januari hingga November 2023 terus mengalami inflasi.
Berturut-turun untuk inflasi sebesar 1,40% (Januari), 0,28% (Februari), 0,29% (Maret), 0,29% (April), 0,49% (Mei), 0,44% (Juni), dan 0,17% (Juli), 0,12% (Agustus), 0,12% (September), 0,08% (Oktober), 0,3% (November). Fenomena tersebut tidak pernah tercatat dalam historis BPS, paling tidak sejak 2009.
Tren ini berpotensi mengotori kinerja pemerintahan Jokowi. Ini yang membuat gusar karena tidak ingin seperti pepatah Nila Setitik Rusak Susu Sebelangga. Bisa saja gara-gara harga pangan maka rusaklah citra pemerintahan Jokowi. Apalagi saat ini dari sisi politik, Jokowi sedang mendapat tekanan yang datang dari tokoh-tokoh yang pro dengan PDIP yang dulunya mendukung Jokowi.
Mereka kecewa dengan manuver Jokowi yang cawe-cawe di MK sehingga bisa membuka jalan untuk anak sulungnya menjadi cawapres berpasangan dengan Capres Prabowo. Bahkan sudah terbaca saat ini sudah mulai meninggalkan Megawati dan PDIP, yang sudah berjasa dua kali mengantarkannya ke kursi presiden.
Kembali ke soal kebijakan pangan, Jokowi pun membidik Bulog yang hingga akhir November masih dinahkodai Budi Waseso. Meski melalui jalur Menteri BUMN, Erick Thohir, Budi Waseso atau yang akrab disapa Buwas, akhirnya dilengserkan. Pencopotannya pun terjadi setelah Jumat pagi (1/12/2023), BPS rutin mengumumkan data indeks harga konsumen, yang bulan November masih mengalami inflasi sebesar 0,3%. Jumat sorenya, Menteri Etho, sapaan Erik Thohir mengeluarkan surat penghentian Buwas sebagai Dirut Perum Bulog.
Harinya pun bertepatan dengan PT Semen Indonesia Group (SIG) melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang menyetujui Mantan Kabareskrim Polri itu menjadi komisaris utamanya setelah lepas dari posisi direktur utama di BUMN pangan tersebut. Dari sisi waktu, Buwas memang sudah lama menduduki kursi tersebut sejak 2018.
Informasi Jumat sore persis 1 Desember 2023 lalu itu cepat menyebar dan awak media pun mendatangi Kantor Kementerian BUMN untuk meminta konfirmasi dari Menteri Etho. Sebab surat yang menyangkut nasib Buwas sore itu, adalah penunjukkan pria kelahiran 1961 itu menjadi Komut PT SIG. Awak media perlu mendapat kepastian posisinya di kursi Dirut Perum Bulog.
Sebab dari kancah perpolitikan, seiring perkembangan dari rumor retaknya hubungan Jokowi dan Megawati, dengan kuatnya manuver Jokowi membersihkan orang dekat Megawati dari jabatan publik. Apabila posisi Buwas di Bulog terpental berarti masuk dalam daftar nama-nama orang Megawati yang dibersihkan Jokowi dari jabatan strategis.
Namun, awak media tidak berhasil menemui Menteri Etho, saat itu hanya bertemu Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga. Secara normatif, Arya mengatakan bila sudah ditunjuk di tempat lain maka otomatif tidak bisa merangkap jabatan. Ma”ka ketika SK di PT SIG sudah keluar maka otomatis beliau juga nantinya tidak lagi menjadi Dirut di Bulog,” kata Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga kepada awak media, Jumat (1/12/2023). Sebatas ini pernyataannya tidak bersedia lebih lanjut lagi.
Pencopotan Mencurigakan
Soal pencopotan Buwas sebagai Dirut Perum Bulog, menurut Peneliti kebijakan publik dari Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro wajar jika masyarakat mencurigai manuver politik Presiden Joko Widodo atau Jokowi di akhir masa jabatannya. Termasuk pencopotan Budi Waseso awal Desember lalu.
Menurut Riko, pencopotan terlalu ekstrem dan begitu banyak sangat menimbulkan kecurigaan. Padahal seharusnya Jokowi memperlihatkan paramater-paramater terhadap kegagalan pejabat yang diganti.
“Termasuk Pak Budi Waseso ini, menimbulkan tafsir politik, sehingga wajar pergantian itu penuh tanda tanya, sementara ini informaai itu enggak pernah kita dapatkan secara cukup apa salahnya Budi Waseso,” tegasnya kepada inilah.com, Jumat (8/12/2023).
Sudah bukan rahasia lagi, bila dirunut Budi Waseso memiliki jalur kedekatan dengan Megawati melalui Budi Gunawan, Kepala BIN. Semakin dekat dengan pernikahan putra-putri mereka. Publik pun mengaitkan posisi Buwas di Bulog yang merupakan jabatan strategis bagi Jokowi mengendalikan harga pangan terimbas hubungan antara Jokowi dan Megawati yang kian memanas. Kondisi ini dipicu sejak masuknya anak bungsu Jokowi, si Kaesang masuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan selang dua hari didampuk menjadi ketua umum.
Peneliti Senior Trust Indonesia Research and Consulting, Ahmad Fadhli pun tak menampik hal ini. Dia menilai bergabungnya Kaesang ke PSI akan berpengaruh terhadap hubungan Megawati dengan Jokowi. Sebab sebagai Jokowi adalah kader PDIP sehingga anak-anaknya diharapkan mengikuti jejak sang ayah.
“Ya mungkin saja ada sedikit kekesalan dan sebagainya, karena biar bagaimana pun pak Jokowi itu adalah propertyrize nya (milik) PDIP. Pak Jokowi itu ada menjadi presiden RI dua periode, itu karena PDIP. Jadi oleh karena itu, saya kira kalau sedikit ya hubungan personal mungkin ada ketersinggungan dan sebagainya,” ujar Peneliti Senior Trust Indonesia Research and Consulting, Ahmad Fadhli kepada Inilah.com, Rabu (27/9/2023) lalu.
Demikian juga dengan pengamat pertanian sekaligus Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, pencopotan Buwas karena tidak harmonis melakukan sinergi dengan Bapanas. Budi Waseso selama ini selalu menggunakan operator BUMN pangan, menggunakan jaringan Bulog dan IdFood. Bulog itu bertugas mengendalikan pasokan beras, jagung, kedelai, walaupun real dan bisa menangani delapan komoditas yang lain.
Apalagi terkait dengan keteratakan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum PDIP, Megawati, Khudori mengaku tidak mengetahuinya. “Saya memahami keretakan Presiden dan Megawati tapi apakah tercermin juga terhadap pengelolaan Bulog saya enggak tahu, yang saya tahu pencopotan Pak Budi Waseso itu bukan karena itu, ada hal lain lah,” katanya kepada inilah.com, Kamis (7/12/2023).
Sementara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir baru menanggapi bergesernya posisi Budi Waseso (Buwas) dari Direktur Utama Perum Bulog menjadi Komisaris Utama PT Semen Indonesia (Persero) pekan depannya, Senin (4/12/2023).
Menurut menteri yang akrab disapa Etbo ini, pencopotan Buwas merupakan hal itu wajar dan hanya sekedar rotasi biasa di manajemen perusahaan pelat merah. “Nggak ada apa-apa, rotasi seperti biasa,” ujarnya saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta.
Namun Menteri Etho mengisyaratkan dalam mengatasi pasokan pangan, Bulog kurang bersinergi dengan Badan Pangan Nasional atau Bapanas. Saat ini, Bapanas dinahkodai Arief Prasetyo Adi, sosok yang juga dikenal di barisan Jokowi. Etho secara normatif menjelaskan alasan posisi Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menjadi Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog. “Makanya pimpinan ketua dewas Pak Arief sekarang dan tentu pimpinan yang baru Pak Bayu. Kan memang mensinergikan namanya Bulog dengan Badan Pangan dan juga Kementerian Pertanian,” jelasnya.
Saat itu Etho menjanjikan peran Bulog akan dikembalikan sebagai stabilisator sehingga bisa mengendalikan harga pangan. Peran terakhir, Bulog hanya membeli, menyimpan dan memasok ke daerah sesuai jatah beras secara nasional. Walaupun tugas impor beras juga masih menjadi kewenangannya setelah mendapat lampu hijau dari presiden.
Tetapi rencana menjadi stabilisator masih menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan. Tentunya setelah menempatkan orang-orang yang sepemahaman. “Diharapkan juga nanti Kemenkeu dan semua menyetujui Bulog kembali sebagai stabilisator,” sebutnya.
Di hari yang sama, Senin awal pekan ini, Budi Waseso (Buwas) yang mendapat informasi posisinya diganti Bayu Krisnamurthi, masih berada di Aceh. Buwas sedang melakukan kunjungan kerja, meninjau ketersediaan beras di gudang penyimpanan Kabupaten Aceh Besar sekaligus mengikuti Musyawarah Nasional Pramuka di kota itu. Bagi Buwas, penggantinya bukan orang asing. Bayu selama ini menjadi Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog.
Buwas mengakui, dirinya sudah lama menjadi orang nomor satu di Bulog, sejak 2018 lalu. Dan tugas barunya juga masih berada di kewenangan kementerian BUMN, menjadi komisaris utama di PT Semen Gresik Group Tbk (SIG). Apabila kebijakan pemerintah baru masih fokus ke sektor infrastruktur, posisi BUMN semen ini juga masih tetap strategis.
Posisi komisaris utama PT SIG juga masih penting, walaupun tidak sesetrategis posisi Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, yang menjadi Komut Pertamina Persero. “Bagi saya satu jabatan itu amanah dan sudah selesai amanah itu, ya sudah,” kata Buwas di Aceh Besar seperti mengutip antara. “Itu sifatnya terserah Kementerian BUMN, kalau sekarang saya ditugaskan di tempat baru, ya itu biasa.”
Soal Impor Beras?
Padahal, bila ditelusuri ada jejak Buwas yang berseberangan dengan rencana Presiden Jokowi untuk menambah impor beras lagi dari China. Soal impor beras yang dilakukan Bulog, kata Buwas, telah terealisasi sebanyak 1,6 juta ton beras dari total penugasan 2,3 juta ton, terdiri atas 300.000 ton dari sisa penugasan pada 2022 dan 2 juta ton dari penugasan 2023.
“Tapi, kita [tahun] ini sudah datang untuk stok kita ini sudah 1,3 juta ton dari 2 juta ton, itu sudah kita kuasai. Tinggal masuk 700 lebih sudah di kita sisanya 400-an terus bertahap. Enggak, nggak ada impor tambahan. Kan kita dulu dapat kuota 2 juta ton, tidak ada tambahan lagi,” kata Buwas Agustus lalu.
Soal impor beras yang dilakukan Bulog, kata Buwas, telah terealisasi sebanyak 1,6 juta ton beras dari total penugasan 2,3 juta ton, terdiri atas 300.000 ton dari sisa penugasan pada 2022 dan 2 juta ton dari penugasan 2023.
“Tapi, kita [tahun] ini sudah datang untuk stok kita ini sudah 1,3 juta ton dari 2 juta ton, itu sudah kita kuasai. Tinggal masuk 700 lebih sudah di kita sisanya 400-an terus bertahap,” jelasnya.
Padahal Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungan ke China, telah mencapai kesepakatan untuk menyiapkan satu juta ton beras untuk menambah pasokan lagi karena musim tanam awal 2024 berpotensi mundur. Namun Buwas menanggapinya jika beras tersebut akan diekspor oleh China ke Indonesia apabila produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan nasional akibat El Nino.
Jadi Indonesia tidak akan secara langsung menerima satu juta ton beras. Jumlah beras yang diimpor dari China tergantung dengan selisih kebutuhan nasional dengan produksi dalam negeri. “Kita lihat dulu kebutuhannya,” kata Buwas.
Dalam menjalankan tugas untuk mencari pasokan beras ke luar negeri, Buwas berupaya menghilangka peran mafia impor beras. Apalagi jumlahnya cukup fantastis, tahun ini Bulog harus mengimpor beras hingga dua juta ton.
Sikapnya yang tidak menyebutkan negara tujuan impor beras, membuat mereka yang selama ini bermain beras impor jadi meradang. “Sekarang saya diam saja, karena (mafia) jaringan internasional jangankan di negara sendiri, di luar negeri pun juga ada mafianya,” tegas Buwas.
Sikap Buwas soal impor beras ini menganggu kebijakan Jokowi yang akhirnya di bulan November memutuskan memperpanjang bantuan pangan beras sampai Juni 2024. Keinginan presiden ini butuh 1.320.244 ton beras selama 6 bulan di tahun depan untuk disalurkan kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Jokowi pun mengingatkan untuk selalu memperkuat stok CBP (Cadangan Beras Pemerintah) yang nantinya disalurkan melalui bantuan pangan beras kepada 22 juta KPM hingga Juni 2024.
“Kita pastikan penyaluran ke masyarakat selalu tepat sasaran dan tidak ada muatan politis, mengingat sudah memasuki tahun politik seperti saat ini. Masyarakat dan segenap elemen bisa mengawasi bersama,” tegas Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi buru-buru menyebarkan keterangan resmi Bapanas pada 11 November 2023 seakan enggan dianggap bantuan beras itu berbau politis. (wahid, diana, syahidan)