Gerakan Dukung Papua Merdeka Marak Lagi, Pengamat: Ulah LSM Asing

Maraknya kembali gerakan mendukung kemerdekaan Papua ditengarai lantaran ulah LSM-LSM asing. Meski ini adalah lagu lama, gerakan ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Indonesia.

“Sampai saat ini, dukungan terhadap gerakan tersebut (Pro-Kemerdekaan Papua) umumnya berasal dari lembaga swadaya masyarakat atau LSM asing,” kata Pengamat Intelijen Stanislaus Riyanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (15/9/2022).

Gerakan ini, sambung dia, sebenarnya bukan hal yang baru. Ini mengingat ancaman separatis ini telah ada sejak lama sebagai buah dari ketidakpuasan sekelompok kecil pihak.

“Ketidakpastian itu terjadi terhadap hasil Penentuan Pendapat Rakyat yang dilakukan oleh PBB berdasarkan The New York Agreement pada tahun 1969,” ujarnya.

Untuk saat ini, kata dia, masifnya isu kemerdekaan Papua tersebut belum mengarah pada fase yang membahayakan integritas NKRI. Sebab, untuk dapat membawa isu kemerdekaan Papua ke forum internasional seperti PBB sampai dengan melaksanakan referendum ulang guna menentukan kemerdekaan Papua, diperlukan adanya dukungan.

“Dukungan itu, terutama dari negara-negara yang memiliki pengaruh besar dalam kancah politik internasional,” ucapnya tandas.

Mengenai LSM-LSM asing yang mendukung kemerdekaan Papua, aktivitas mereka tidak terbatas pada kegiatan kampanye di luar negeri. Salah satunya, seperti yang dilakukan Free West Papua Campaign atau West Papua Interest Association yang bisa juga mencakup kegiatan-kegiatan langsung di tanah Papua.

Kegiatan-kegiatan tersebut dapat diselubungkan dalam bentuk aksi sosial yang berpotensi membahayakan stabilitas Papua. Sebab, ada kemungkinan aktivitas tersebut dilakukan secara ilegal dan bisa menyalurkan dukungan langsung kepada aktivis separatis Papua.

Di antara dukungan itu, dalam bentuk dana dan teknis, campur tangan dari LSM asing tersebut di masyarakat Papua. Ini juga dapat mengakibatkan keresahan yang mampu memicu pecahnya kerusuhan.

Kerusuhan tersebut selanjutnya bisa dipakai untuk menyalahkan kebijaksanaan dan aktivitas pemerintah Indonesia di Papua. Itu juga menjustifikasi gerakan separatis Papua dan menuntut dunia internasional untuk intervensi.

“Adanya keterlibatan asing dalam kerusuhan di Papua termasuk dalam bentuk dana dan logistik,” kata Stanislaus.

Lebih jauh ia menjelaskan, LSM-LSM asing pro-kemerdekaan Papua menggunakan dalih pembelaan masyarakat lokal terhadap pelanggaran HAM. Dalih lainnya adalah ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam Papua.

“Tapi, tidak menutup kemungkinan kalau sebenarnya tujuan utama dari aktivitas mereka adalah untuk kepentingan mereka sendiri atau pihak-pihak yang berdiri di belakang mereka,” tukasnya.

Menurut dia, telah banyak ditemukan bukti bahwa beberapa LSM asing melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan misi utamanya, melainkan semata guna memenuhi permintaan dari pemberi dana.

Ia mencontohkan program SETAPAK 3 yang dikelola oleh The Asia Foudation (TAF) dan didanai oleh UK Climate Change. Terkait program ini, pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua dipandang akan membawa banyak dampak negatif pada program SETAPAK 3.

Karena itu, Stanislaus melanjutkan, sejak Mei 2022, TAF diduga mulai mendanai sejumlah kelompok separatis dan media independen di Papua.

“Tujuannya untuk menolak DOB dan mencabut Otsus, termasuk Komite Nasional Papua Barat, United Liberation Movement for West Papua, Aliansi Mahasiswa Papua dan lain-lain,” ucapnya tandas.

Hingga saat ini, menurut dia, kondisi gerakan kemerdekaan Papua masih belum mencapai tahap yang membahayakan. Namun, pemerintah Indonesia tetap perlu untuk waspada serta mulai mengambil langkah-langkah yang tepat.

“Ini demi mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan,” timpal dia.

Pemerintah Indonesia perlu mengambil tindakan nyata dalam bentuk terus memeratakan pembangunan di Papua dan memperbaiki komunikasi dengan penduduk lokal guna menampung aspirasi mereka.

Pmerintah juga perlu melakukan pencegahan infiltrasi paham separatis melalui pengawasan. “Langkah-langkah seperti mengadakan inspeksi terhadap kegiatan LSM asing di lapangan perlu juga untuk lebih digiatkan guna mencegah terjadinya aktivitas yang dapat memprovokasi insiden yang rentan untuk disalahgunakan oleh gerakan kemerdekaan Papua,” imbuhnya.