Ratusan orang yang tergabung dalam Gerakan Keadilan Rakyat (GKR) mendesak anggota DPR menggulirkan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang diduga melibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam upaya pemenangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran.
“Pakde (Jokowi) itu adalah permasalahan utama. Jadi kita harus mendukung juga hak angket yang akan digulirkan. Mudah-mudahan dengan adanya hak angket kita bisa terbuka, kecurangan pemilu bisa diselidiki,” ujar salah satu orator dalam unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Irwen (56) di hadapan peserta aksi.
Mereka pun menuntut harga sembako khususnya beras diturunkan. GKR meyakini melonjaknya harga pangan merupakan pengalihan dugaan kecurangan pemilu.
“Ibu-ibu harus tahu, kita harus bisa membawa misi dan visi kita agar beras turun. Teman-teman, kita jangan mau dialihkan kecurangan pemilu dengan harga beras. Betul tidak?” kata Irwen
“Jadi saya mohon, kita sama-sama menyuarakan beras turun. Kita harus bisa mendukung hak angket yang paling utama. Jadi kalau ada demo ke DPR atau MPR, kita harus turun. Mak-mak harus di baris depan,” sambung dia menyerukan.
Berdasarkan pantuan Inilah.com, puluhan ibu-ibu dalam aksi ini mengenakan daster. Mereka juga membawa sejumlah peralatan masak seperti kuali, spatula hingga bakul nasi.
Seorang peserta aksi yang mengenakan daster putih berpura-pura hamil melakukan aksi teaterikal. Ia menangis sembari mengusap-usap perutnya.
Setelah aksi teaterikal, mereka melanjutkan dengan longmarch dari Patung Kuda menuju Kantor Bawaslu di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Mereka memprotes keras dugaan kecurangan Pemilu yang dilakukan oleh paslon 02 Prabowo-Gibran tidak ditindak lanjuti.
Sebelumnya, Koordinator GRK Ronald Mulia Sitorus menyebutkan peserta aksi yang hadir mencapai 300 orang. Ronald menerangkan ratusan peserta aksi menuntut pemerintah segera menurunkan harga kebutuhan pokok, khususnya beras. Selain itu, menuntut DPR membentuk panitia khusus (pansus) kasus bansos untuk melakukan audit anggaran dan penerimaan bansos.
“Aksi dan teaterikal menyuarakan kesusahan hidup yang disampaikan oleh ibu-ibu, emak-emak terkait kebutuhan harga pokok beras, minyak, telur, dan lain-lain. Peserta aksi yang hadir diperkirakan 300 orang,” ungkap Ronald.
“Hingga saat ini Bawaslu tidak menegur itu sebuah pelanggaran seharusnya Bawaslu tegur. Iya (beras berlogo Prabowo-Gibran) bukti di sosmed. Kita melihat semua terlihat terang jelas dan apa yang dilakukan Pak Jokowi yang mengakui ‘boleh kok presiden ikut kampanye’. Seharusnya kan tidak boleh, kalau ikut presiden kampanye sudah tentu membela anaknya (Gibran),” kata Ronald, membeberkan.
Diketahui, tersebarnya foto-foto di media sosial X (Twitter), yang menunjukkan adanya bansos beras dari Bulog yang bersumber dari cadangan beras pemerintah (CBP), namun ditempeli dengan stiker Paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran.
Sebagai informasi, hari-hari ini rakyat terpaksa antre panjang demi mendapatkan beras medium menjadi pemandangan biasa di akhir pemerintahan Jokowi. Beras tersebut dari program SPHP harga Rp10.600 per kilogram atau Rp53.000 per kantong berisi lima kg beras.
Itu pun setiap pengantre harus berbagi karena hanya bisa membeli dua kantong atau 10 kg dengan harga Rp106 ribu. Kalau di pasar, harga beras tersebut mencapai Rp75 ribu per 5 kg. Selisihnya Rp22 ribu per lima kg atau Rp.44 ribu per 10 kg.