Anggota Komisi XI DPR dari Gerindra, Kamrussamad mendorong Jakarta ditetapkan sebagai pusat bisnis, ekonomi serta keuangan. Mudah-mudahan terkabul.
Hal itu disampaikan Kamrussamad di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/01/2022). Menurut Anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta III, pemerintah pusat harus merealisasikan Jakarta sebagai pusat bisnis, ekonomi dan keuangan, pasca disahkannya UU Ibu Kota Negara (IKN).
“Jakarta punya andil besar dalam sejarah terbentuknya Republik Indonesia. Sang Proklamator Soekarno-Hatta memproklamirkan Republik Indonesia di Jakarta. Dan, tujuh presiden kita dilantik dan disumpah di Jakarta,” papar Kamrussamad.
Selain itu, kata Kamrussamad, Jakarta memiliki infrasktur ekonomi dan keuangan terlengkap di Indonesia. Dengan jumlah penduduk 10,96 juta, Jakarta diharapkan bisa memberikan peningkatan kesejahteraan bagi warganya.
“Warga Jakarta mengkhawatirkan, jika ibu kota negara pindah, apakah bandara, stasiun, terminal masih akan ramai? Apakah bus-bus masih terisi penumpang.” imbuhnya.
Setelah status Daerah Khusus Ibukota dicabut, lanjutnya, Jakarta kembali merujuk kepada UU Pemerintah Daerah. Tentu saja, pemerintah pusat perlu memikirkan secara khusus soal Jakarta. “Kami mengharapkan, pemerintah pusat sungguh-sungguh memikirkan Jakarta pasca disahkannya UU IKN. Berikan status kekhususan di bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi. Serta kekhususan bidang kesejarahan,” tandasnya.
Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan, Desember 2020, dana warga Jakarta yang tersimpan di bank umum, atas nama pribadi maupun institusi, sebesar Rp6.157 triliun. Atau 91 persen dari total simpanan masyarakat Indonesia sebesar Rp6.737 triliun.
Simpanan dana masyarakat di DKI Jakarta itu berasal dari 315.252.061 rekening milik warga yang identitasnya tercatat di Jakarta. Jumlah tersebut meliputi 89 persen dari
Beri Komentar (menggunakan Facebook)