Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat (Jabar) TB Ace Hasan Syadzily membantah jika sosok Bahlil Lahadalia merupakan titipan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi calon Ketua Umum Partai Golkar.
“Saya kira (kalau Bahlil titipan Jokowi) tidak ya, beliau kan selama ini juga sangat aktif di Partai Golkar,” ucap Ace seperti dikutip, Sabtu (17/8/2024).
Menurutnya, Bahlil merupakan kader asli dari Partai Golkar, karena pernah menjabat sejumlah posisi di Golkar. Sehingga jika Bahlil maju jadi Caketum Golkar maka hal itu sudah sesuai dengan mekanisme internal partai.
“Ketika beliau menjadi bendahara di DPD Partai Golkar Papua, pernah juga beliau mencalonkan diri menjadi salah satu organisasi yang berafiliasi dengan Partai Golkar, dan wajar bila beliau sekarang punya keinginan untuk maju menjadi caketum,” ujarnya.
Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara sekaligus Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas, Feri Amsari mengaku masih belum bisa memprediksi soal penyebab mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Golkar.
Padahal Airlangga dinilai cukup berhasil mengangkat suara Partai Golkar pada Pemilu 2024.
“Masih misteri ya alasan apa dia (Airlangga) mundur, tidak dikemukakan. Bahwa Airlangga secara kepartaian kan dianggap cukup berhasil ya, ada 102 kursi di DPR dan ribuan kursi di berbagai provinsi, kabupaten/kota, itu capaian yang luar biasa. Mereka sekarang menjadi dua terbesar di parlemen,” ujar Feri di kawasan Jakarta Selatan, Senin (13/8/2024).
Menurutnya, dalam kondisi saat ini sebenarnya tidak ada alasan bagi Airlangga untuk mundur. Namun kemungkinan yang masuk akal adalah adanya tekanan dari pihak luar terhadap Airlangga.
“Jadi dugaannya memang ada tekanan tertentu yang kemudian membuka jalan bagi orang-orang tertentu untuk menguasai partai. Dugaan itu makin mengarah ketika beberapa anggota Partai Golkar menyatakan bahwa Pak Jokowi cukup layak memimpin Partai Golkar,” ungkap dia.
Pernyataan tersebut, mengindikasikan jika mundurnya Airlangga menjadi upaya untuk merebut Partai Golkar, sebagai perahu besar penting setelah Jokowi pensiun.
“Karena dengan perahu besar, dia (Jokowi) masih memiliki bargaining politik tertentu untuk mengendalikan permainan politik kedepannya. Dan itulah rencana yang menurut saya bagian dari rekayasa pengambilalihan partai untuk kepentingan politik kedepan,” tandasnya.