Partai Golkar menyatakan partainya tidak akan mengintervensi Koalisi Indonesia Maju (KIM) dalam pembahasan jatah kursi menteri kabinet. Golkar akan menyerahkan sepenuhnya keputusan akhir kepada Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih.
“Saya tegaskan sekali lagi soal komposisi kabinet, berapa jumlahnya, dan seterusnya itu adalah kewenangan presiden terpilih. Kalau berdasarkan 20 Maret kemarin, presiden terpilihnya adalah pak Prabowo Subianto. Jadi itu sebetulnya kewenangan atau hak prerogatifnya Pak Prabowo,” tegas Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2024).
Menurutnya, presiden terpilih nantinya akan membangun komunikasi politik dengan seluruh anggota koalisi untuk membahas soal susunan kabinet. Untuk itu, Golkar akan menunggu arahan dari ketua umumnya, Airlangga terkait soal jatah menteri.
“Kita tunggu saja, Pak Prabowo saya kira dalam waktu dekat akan mendukung ketua-ketua parpol itu. Atau mungkin sebenarnya sudah ada pembicaraan-pembicaraan informal sebelumnya,” ucap dia.
“Konkretnya akan terjadi pada saat pak Prabowo dilantik sebagai presiden dan kemudian akan mengundang ketum parpol yang lain,” sambungnya.
Selain itu, Golkar menyakini jika Prabowo Subianto sudah memiliki komposisi baku untuk susunan kabinetnya nanti.
“Berapa banyak dari parpol, berapa banyak dari profesional dan kemudian dari parpol komposisinya berapa besar, dari ABC. Saya kira kita sepenuhnya percayakan ke Pak Prabowo. Saya yakin rumusan itu sudah dikomunikasikan ke ketum parpol lain, termasuk Golkar,” tandasnya.