News

Butuh Kemauan Politik Gratiskan Tarif Tol Selama Periode Mudik

Tarif tol gratis yang dilakukan oleh Malaysia dapat diterapkan di Indonesia selama periode mudik. Namun butuh kemauan politik yang kuat untuk menerapkan kebijakan tersebut.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai, Indonesia bisa menerapkan kebijakan itu, setidaknya sebagai kompensasi atas kemacetan yang terjadi di sejumlah titik selama arus mudik. Namun dia ragu pemerintah berani memanjakan rakyat seperti itu.

“Tol gratis bisa dibicarakan antara BUMN dan swasta, kalau pemerintah gratiskan selama mudik (dana) bisa ditalangi oleh APBN/APBD,” kata Trubus, di Jakarta, Minggu (1/5/2022).

Dia mengakui kebijakan tersebut tidak mudah, namun bukan berarti mustahil. Selama ada kemauan politik, kebijakan ini bisa diimplementasikan.

Paling tidak, kata Trubus, pemerintah bisa menggratiskan tarif tol untuk rute yang relatif pendek. Sedangkan rute jauh dikenakan diskon.

Presiden Jokowi hanya perlu memerintahkan Menteri BUMN, operator tol dan pihak swasta untuk menerapkan kebijakan ini. Setidaknya, kebijakan ini bisa diterapkan pada periode arus balik.

“Untuk penerapannya harus ada aturan yang jelas supaya tidak kacau implementasinya. Bisa saja diskon atau gratis dibicarakan dari sejak awal dengan DPR untuk menolong masyarakat,” katanya.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menilai bebas biaya tol selama periode mudik tidak memungkinkan. Alasannya, kemacetan yang terjadi bukan akibat permasalahan di gardu tol seperti tidak terbacanya e-money.

Menurut Jubir Kemenhub, Adita Irawati, kepadatan yang terjadi di Pelabuhan Merak maupun Tol Cipularang telah teratasi. Kepadatan terjadi di Merak karena minimnya jumlah kapal sedangkan di Tol Cipularang akibat penerapan skema satu arah (one way) pada Km 70 Cikampek hingga Km 414 di Kalikangkung.

“Per hari ini, arus muik sudah menurun dibandingkan tiga hari terakhir,” ujar Adita. [WIN]

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button