Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Sekjen Kiara), Susan Herawati menyebut, megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang digagas Presiden Jokowi, justru menimbulkan masalah baru di sektor lingkungan.
“Asal tahu saja, pasir untuk pembangunan IKN di Kalimantan Timur (Kaltim) dipasok dari Palu, Sulawesi Tengah. Banyak bukit atau gunung-gunung di sana (Palu) amblas. Gundul semua karena pasirnya dibawa pakai kapal ke Kaltim,” ungkap Susan dalam diskusi daring bertajuk ‘Masa Depan Pulau-pulau Kecil dalam pusaran Pemilu 2024’ di Jakarta, Selasa (16/1/2024).
Pernyataan Susan, benar adanya. Saat ini, usaha tambang Galian C, sebutan untuk tambang pasir batu (sirtu) di sekitar Teluk Palu Tengah, tumbuh subur. Mulai wilayah Donggala hingga Palu yang berdekatan dengan pantai.
Diduga, tambang-tambang sirtu itu banyak yang ilegal. Tak punya Izin Usaha Pertambangan (IUP), atau punya tapi sudah mati. Atau, menambang di luar area IUP, tak punya Kepala Tehnik Tambang (KTT) hingga Tersus (Terminal Khusus).
Alhasil, penambangan sirtu untuk memasok kebutuhan di IKN Nusantara, terjadi secara ugal-ugalan. Celakanya, aparat penegak hukum justru membangun sinergi haram dengan penambang liar itu. Biasalah, karena ada setoran yang lumayan. Tiap truk pengangkut sirtu harus setor minimal Rp10.000. Kalikan saja, ratusan truk sirtu seliweran tiap hari.
Demikian pula pemilik tambang sirtu ilegal juga harus setor. Tentu saja, angkanya lebih tinggi ketimbang trus sirtu. Belum lagi bisnis BBM subsidi gelap yang berkelindan dalam ekosistem gelap.
Kesimpulannya, kata Susan, memindahkan ibu kota negara dari DKI dengan membangun IKN Nusantara di Kaltim yang investasinya Rp466 triliun itu, justru bukan solusi. Namun justru melahirkan banyak masalah. mulai penyerobotan lahan dari warga lokal hingga kerusakan lingkungan, baik di IKN maupun luar IKN.
“Selama ini, DKI sebagai ibu kota negara disebut punya banyak masalah. Sehingga solusinya pindah ke IKN Kaltim. Ternyata solusi palsu,” tegasnya.
Sementara itu, Muh Jamil dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), menyebut, telah terjadi penyesatan sejarah serta perampasan lahan milik warga asli di proyek IKN Nusantara. “Misalnya, banyak tempat bersejarah seperti makam leluhur yang tergurus proyek. Banyak pula perampasan hak atas lahan warga asli. Kalau ingin lebih yakin, silahkan cek saja berapa banyak kasus tanah di pengadilan sana,” terangnya.