Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori menyarankan pemerintah lebih aktif memantau perkembangan La Nina melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Pasalnya, kata dia,, melonjaknya harga beras di 113 Kabupaten/Kota itu, sangat berdampak kepada pasokan beras beberapa bulan ke depan. Apalagi Juli hingga September 2024, diprediksi masuk kemarau.
Khudori mengatakan, produksi beras dalam negeri belum bisa mencukukupi kebutuhan nasional, alias defisit. Hingga bulan depan, diperkiraan produksi beras naik tipis sebesar 0,09 juta ton. “Jadi bisa jadi nanti dihitung, berapa angka tetapnya. Hitungan riil itu, jadinya enggak surplus juga,” kata Khudori saat dihubungi Inilah.com, Jakarta, Rabu (17/7/2024).
Dengan kondisi ini, Khudori mengatakan, harga beras nasional akan sangat tergantung kepada dua hal. Yakni cuaca dan peran pemerintah dalam mendorong produksi beras nasional.
Selanjutnya Khudori menyarankan agar seluruh pihak memantau perkembangan La Nina khususnya BMKG. Pada Juli hingga akhir 2024, ada peluang La Nina melemah di tengah musim kemarau.
“Sebetulnya La Nina itu identik dengan musim hujan. Jadi kalau La Nina enggak lemah, mungkin sedang, meski kemarau sifatnya basah. Artinya masih ada hujan yang membuat lahan kering masih bisa ditanami,” ujarnya.
Kedua, Khudori mengingatkan peran Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mengontrol program pompanisasi di beberapa titik. Sejauh mana program ini bisa menjamin ketersediaan air khususnya daerah yang sulit air.
“Kalau ngikutin kegiatan mentan, kan masih terkendala distribusinya. Jadi sangat tergantung pada dua hal itu. Cuaca dan peran pemerintah,” ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyebut, salah satu fokus Presiden Jokowi maupun presiden terpilih Prabowo Subianto adalah menggenjot produksi beras.
Karena itu dia mendorong pemerintah daerah (pemda) berupaya serius dalam menggenjot produksi beras untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Kita spesifik pada hari ini, kita atensi adalah masalah beras, beras yang beberapa waktu yang lalu tinggi tidak terkendali, relatif di awal tahun sudah mulai terkendali, seiring dengan produksi beras yang mulai membaik. Panen, puncak panen pada bulan Mei, dan kemudian Juni masih ada panen,” kata Tito di Jakarta, Senin (15/7/2024).
Berdasarkan pantauan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kata dia, terdapat 113 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras signifikan di minggu kedua Juli ini.
“Kita melihat di sini minggu kedua Juli beras merangkak naik. Beras di 113 kabupaten kota dari 514 kabupaten kota, meskipun mayoritas masih terkendali,” ujar Tito.