Harun Masiku Masih Buron, PDIP Pamer Program Antikorupsi di KPK

PDI Perjuangan (PDIP) memamerkan program antikorupsi ketika mengikuti Program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022 yang digelar di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Senin (27/6/2022). Situasi ini menjadi menarik karena Harun Masiku, yang diketahui pernah menyandang status kader PDIP, masih berstatus buron KPK.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan Partai Banteng telah memiliki program rekening gotong royong untuk mengatasi biaya tinggi dalam perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada). Program tersebut dimaksudkan agar calon yang diusung tidak terbebani biaya tinggi.

“Kami mengambil langkah terobosan untuk mengedepankan strategi gotong royong ketika partai mengusulkan pasangan calon. Maka seluruh elemen partai wajib bergotong royong, sehingga beban biaya yang ditanggung calon bisa dikurangi secara drastis dengan kerja gotong royong itu,” ucap Hasto.

Hasto hadir di Gedung KPK didampingi Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey, serta jajaran Ketua DPP PDIP seperti Djarot Saiful Hidayat, I Made Urip, Mindo Sianipar, dan Eriko Sotarduga. Sedangkan pengurus lainnya mengikuti acara secara daring.

Ketua KPK Firli Bahuri bertindak sebagai pemateri dalam kegiatan tersebut. Hasto menilai PDIP berkomitmen dalam pemberantasan korupsi, bahkan Ketum Megawati Soekarnoputri memastikan bakal memecat kadernya yang korupsi.

Komitmen tersebut, lanjut Hasto, diterjemahkan dalam sejumlah program termasuk mewajibkan psikotes terhadap calon legislatif (caleg) maupun calon kepala daerah yang bakal diusung dalam pilkada. Psikotes dimaksudkan untuk mengetahui kecenderungan kandidat bakal menyalahgunakan kekuasaan untuk korupsi atau tidak.

“Jadi komitmen terhadap values, terhadap suatu organisasi, dan terhadap rules of the game itu bisa diukur. Maka psikotes di PDI Perjuangan memasukkan itu. Di mana kita punya data semua hasil psikotes. Mas Gibran misalnya atau Pak Olly Dondokambey,” kata Hasto.

Hasto melanjutkan, PDIP akan bekerja sama dengan KPK untuk memberi pendidikan politik antikorupsi sebagai bagian dari syarat rekrutmen caleg. “Nanti ada sertifikasi diberikan secara elektronik yang akan dipakai untuk penyempurnaan rekrutmen caleg dari PDI Perjuangan. Semua harus mengikuti e-learning caleg yang dilakukan KPK,” ujarnya.

KPK mengelar PCB Terpadu sebagai upaya untuk membangun budaya antikorupsi parpol-parpol. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut executive briefing kepada 20 pimpinan dan pengurus parpol yang digelar pada Mei 2022 yang lalu.

Sebelum PDIP, KPK telah memberi pembekalan antikorupsi kepada jajaran pimpinan dan pengurus Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda).

Program tersebut mendapat kritikan dari sebagian kalangan yang menilai KPK sebaiknya mengintensifkan penindakan perkara korupsi termasuk menangkap buron. Firli Cs masih memiliki pekerjaan rumah (PR) untuk menangkap empat buron yang sejauh ini tidak diketahui rimbanya.

Para buron tersebut yakni, Harun Masiku yang terlibat dalam perkara suap Komisioner KPU terkait pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR dari PDIP periode 2019-2024. Harun berstatus buron sejak Januari 2020.

Buron lainnya yakni Suryadi Darmadi, pemilik PT Darmex atau PT Duta Palma Group yang menjadi buron dalam kasus pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau. Selanjutnya Izil Azhar yang terbelit gratifikasi pembangunan dermaga Sabang yang dibiayai APBN 2006-2011.  Selain itu, Kirana Kotama yang menjadi tersangka tindak pidana korupsi pemberian hadiah terkait penunjukan Ashanti Sales sebagai agen eksklusif PT PAL Indonesia.