Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengeklaim, para menteri PDIP yang tergabung dalam Kabinet Presiden Joko Widodo telah siap untuk hengkang dari jabatannya. Akan tetapi, hal tersebut urung dilakukan karena ditahan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Ya kalau menteri-menteri dari PDI Perjuangan, kita harus melihat bahwa kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya jadi meskipun ada yang pernah mengatakan kami sudah siap ‘angkat koper’,” kata Hasto kepada awak media, Jakarta, dikutip Rabu (24/1/2024).
Hasto mengatakan jika Megawati lebih mementingkan stabilitas pemerintahan dibanding dengan kepentingan pribadinya. Karena baginya, yang terpenting dari saat ini bagaimana meningkatkan kualitas Pemilu yang diikuti setiap lima tahunan.
“Menteri bertanggung jawab kepada rakyat pada bangsa dan negara sebagai pembantu Presiden, kepentingan rakyat akan diutamakan,” ujarnya.
Hasto juga menyebut bahwa kegoncangan jalannya pemerintah dapat terjadi jika para menteri memutuskan mundur dari jabatannya. Ia pun memberikan contoh bagaimana dulu pada era Soeharto terdapat sejumlah menteri yang mundur dari kabinet secara serentak.
“Kemudian menyebabkan Pak Harto juga harus mundur kan kemudian menciptakan goncangan politik,” ujarnya.
Hasto menegaskan sikap Megawati yang menahan para menteri demi mencegah adanya pihak yang memanfaatkan kegoncangan politik tersebut. Karena pada dasarnya, PDIP lebih mementingkan kepentingan rakyat, bangsa dan negara dibanding dengan memuluskan ambisi perorangan.
“Itu pelajaran terbaik bahwa di dalam politik itu harus setia pada jalan konstitusi yang telah disepakati bersama, jangan manipulasi konstitusi, apalagi manipulasi hukum,” ucapnya.
Sebelumnya, beredar isu 15 menteri yang siap mundur dari Kabinet. Kabar ini merupakan klaim ekonom senior Indef, Faisal Basri. Awalnya, Faisal mengatakan dirinya mengajak sejumlah menteri untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju karena Jokowi dianggapnya terkesan berpihak pada pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Faisal Basri mengklaim yang paling siap mundur adalah Menkeu Sri Mulyani serta Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Total disebut ada 15 menteri yang mungkin mundur, yang merupakan teknokrat (bukan dari partai) atau yang berasal dari partai oposisi.