Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah tudingan dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal pengusutan kasus mantan caleg PDIP Harun Masiku merupakan proyek politik untuk menguji eks Ketua KPK Firli Bahuri.
Juru bicara KPK Tessa Mahardika menegaskan, bahwa kinerja tim penyidik ketika menangani kasus Harun dilakukan secara profesional sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
“Kami yakin penyidik melakukan penugasan secara profesional dan prosedural,” ucap Tessa kepada awak media, di Bogor, Kamis (12/9/2024).
Tessa pun memastikan keterkaitan Hasto dalam perkara ini, termasuk saat diperiksa beberapa kali oleh penyidik, berdasarkan alat bukti.
“Sesuai dengan alat bukti,” kata Tessa
Sebelumnya, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menuding kasus yang menimpa mantan kader PDIP, Harun Masiku adalah proyek politik untuk menguji mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.
“Kemudian kan muncul pengakuan dari dalam internal KPK bahwa itu ada proyek politik untuk menguji Firli,” kata Hasto di Komunitas Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (12/9/2024) malam.
Selain itu, Hasto juga merasa kasus Harun Masiku sengaja digulirkan untuk menargetkan dirinya menjadi tersangka.
“Jadi dari motifnya itu adalah suatu target menetapkan saya sebagai target, saya enggak ada, saya bukan pejabat negara, saya bukan PNS,” ucap Hasto.
Untuk diketahui, Hasto sempat diperiksa KPK dalam kasus Harun Masiku. Bahkan hp miliknya kini sudah disita KPK.
Selain kasus Harun Masiku, Hasto juga tersandung kasus dugaan suap proyek Ditjen Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pada perkara ini, KPK menemukan bukti adanya komunikasi antara Hasto dengan eks Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi (HNO).
Hal ini yang kemudian ditanyakan penyidik KPK saat memeriksa Hasto 20 Agustus 2024.
“Penyidik meminta keterangan saudara HK. Informasi yang kami dapatkan dari penyidik adalah terkait klarifikasi pertemuan saudara HK dengan saudara Harno,” kata Tessa Mahardhika, Selasa (20/8/2024).
Tim penyidik juga mengorek Hasto terkait penugasan kepada Harno dalam proyek DJKA yang berbau rasuah melalui perantara komunikasi dengan Wasekjen PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo (YA).
“Dan penugasan terkait kereta api ke saudara Harno melalui saudara YA,” kata Tessa.