Gencarnya pemerintahan Jokowi mendorong pembangunan hilirisasi nikel demi mendorong bertumbuhnya perekonomian di daerah, mulai kelihatan belangnya. Banyak kecelakaan kerja yang merenggut nyawa buruh, serta ketidakadilan secara ekonomi.
laporan paling anyar dari Rasamala Hijau Indonesia dan Trend Asia mengungkap realitas pahit di lapangan. Di mana, Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), kawasan industri nikel terbesar di Indonesia, justru kental eksploitasi ketenagakerjaan, kecelakaan kerja, hingga pelanggaran hak-hak buruh yang semakin merajalela.
Menurut Catur Widi dari Rasamala Hijau Indonesia, kondisi kerja yang tidak manusiawi ini menyebabkan tekanan psikososial yang signifikan. “Buruh dipaksa menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja baru tanpa kepastian masa depan,” kata Catur, Jakarta, Kamis (6/9/2024).
Dia bilang, upah yang rendah, ketergantungan pada lembur, serta jam kerja yang bisa mencapai 24 jam dalam kondisi berbahaya, menambah daftar panjang problematika.
“Kondisi kerja ini diperparah dengan minimnya Alat Pelindung Diri (APD) yang layak, meskipun buruh kerap bekerja dengan alat berat, di suhu ekstrem, dan terpapar bahan kimia berbahaya,” ungkapnya.
Sepanjang 2015-2022, terdapat 18 insiden kecelakaan kerja di IMIP yang menyebabkan 15 korban meninggal dan 41 luka-luka. Sepanjang 2015-2023, terdapat 93 insiden di seluruh wilayah industri nikel di Indonesia, dengan 91 korban jiwa dan 158 luka-luka.
“Meski angka ini begitu tinggi, pemerintah belum memberi sanksi tegas kepada perusahaan-perusahaan pelanggar, meski korban terus berjatuhan. Ini situasi laborsida atau pembunuhan sistemik terhadap buruh,” kata Aziz Dumpa, Direktur LBH Makassar.
Selain itu, kata dia, kondisi kerja yang lebih buruk dialami buruh perempuan di IMIP. Mereka menghadapi diskriminasi gender yang terang-terangan dan mengakar. Mereka kerap diberi beban kerja ganda, namun bayarannya lebih rendah ketimbang buruh laki-laki. Serta menghadapi pelecehan dan kekerasan seksual yang tak terselesaikan secara hukum yang berkeadilan.
Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Sunarno mengatakan, masalah ini berakar dari UU Cipta Kerja (UUCK) yang mengutamakan fleksibilitas tenaga kerja untuk keuntungan perusahaan. Sementara buruh terjebak dalam perjanjian kerja yang eksploitatif. Bahkan, fasilitas dasar seperti layanan kesehatan dan transportasi sangat minim.
“Pada kejadian ledakan smelter PT ITSS di IMIP pada Desember 2023, korban dibawa menggunakan truk, mencerminkan rendahnya standar keselamatan dan kesehatan kerja,” ungkapnya.
Di tengah gencarnya proyek hilirisasi, angka kemiskinan di provinsi penghasil nikel justru naik. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 menunjukkan adanya kenaikan angka kemiskinan di daerah sentra nikel, yakni Sulawesi Tenggara (Sultra), Sulawesi Tengah (Sulteng), dan Maluku Utara (Malut). Pembangunan yang seharusnya membawa kemakmuran malah meminggirkan masyarakat setempat.
Sunarno menegaskan, pelanggaran terhadap buruh tidak boleh dianggap remeh. Serikat pekerja harus berperan lebih aktif dalam mengadvokasi hak-hak buruh dan melawan praktik-praktik ketidakadilan. “Kita harus bersatu dan melawan pelanggaran ini. Hilirisasi nikel seharusnya membawa manfaat bagi semua, bukan hanya untuk segelintir orang,” tegasnya.
“Laporan ini membuka mata kita bahwa hilirisasi nikel di Indonesia, yang semula digadang-gadang sebagai solusi peningkatan ekonomi, ternyata menyimpan tragedi-tragedi kemanusiaan yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak,” pungkasnya.