Menteri BUMN Erick Thohir mendorong BUMN menjadi pembeli siaga (off taker) terhadap kebutuhan pokok pada 2023. Memastikan Indonesia bebas dari krisis pangan.
Menteri Erick mengatakan, peran BUMN terhadap ketahanan pangan merupakan bentuk antisipasi untuk menekan harga pangan. Tingginya potensi inflasi pada tahun depan, dapat disebabkan dua hal. Yakni, tingginya harga bahan bakar minyak (BBM) serta melonjaknya harga pangan.
“Karena itu, BUMN harus membantu Kementerian lain, bagaimana mengintervensi kebutuhan pangan yang naik turun. Tetapi tetap dengan penugasan yang jelas, mana orientasi pasar dan mana penugasan yang memang bukan pasar. Salah satu mekanisme yang didorong adalah bagaimana ada dana besar ditaruh di Himbara dengan bunga rendah, lalu ID Food dapat ditugaskan sebagai market, dan Bulog sebagai stabilisator,” ujar Menteri Erick, Jakarta, dikutip Selasa (13/12/2022).
Direktur Utama ID Food, Frans M Tambunan dalam Raker dan RDP bersama Komisi IV DPR, Rabu (7/12/2022), mengaku siap berkolaborasi dengan NFA, memperkuat CPP sebagai instrumen pengendalian harga.
Berdasarkan pengalaman, pergerakan harga pangan cukup volatile, sangat tergantung hukum supply-demand. Yang paling penting adalah persediaan pangan pemerintah, berapa persen pemerintah bisa masuk market share-nya.
“Kami bersama NFA dan Bulog mendukung pelaksanaan CPP. Dalam ekosistem pangan pemerintah kita, saat ini, baru beras yang menjadi CPP, sehingga kita juga perlu punya metode yang sama dengan beras yang kita lakukan ke bahan pokok penting lainnya,” ujarnya.
Dalam skema penyelenggaraan CPP ini, lanjutnya, sudah dilakukan pembagian kerja antara ID Food dengan Perum Bulog. Di mana, Perum Bulog fokus kepada beras, jagung, dan kedelai. Sedangkan ID Food fokus kepada item lainnya, seperti bawang merah dan putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, daging sapi, daging ayam, telur, dan gula konsumsi.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)