Ekonom muda Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira bilang, batalnya investasi SoftBank di IKN Nusantara, berdampak kepada molornya proyek dan APBN.
“Pertama, adanya potensi gangguan terhadap kecepatan pembangunan IKN karena rencana investasi dari SoftBank bernilai sangat besar,” papar Bhima kepada Inilah.com, Rabu (16/3/2022)..
Kata Alumni UGM ini, SoftBank sempat menjanjikan investasi US$30-40 miliar, atau berkisar Rp430-Rp575 triliun (kurs Rp14.000/US$). Kalau SoftBank mundur, pemerintah harus cari gantinya. Dan itu tidak mudah serta perlu waktu panjang.
Imbasnya, menurut Bhima, jika pemerintah ingin mengejar pembangunan IKN tepat waktu, maka investasi di awal proyek, perlu dana 80 hingga 90 persen, harus berasal dari APBN. Hal tersebut jelas membebani keuangan negara yang masih dalam tahapan pemulihan dari pandemi COVID-19.
“Di tengah target menurunkan defisit di bawah 3 persen pada 2023 maka pemerintah akan mengandalkan keuntungan penerimaan dari komoditas dan menambah pembiayaan utang baru,” ujar Bhima.
Konsekuensi kedua, lanjut Bhima, pemerintah perlu mencari pengganti Softbank, entah lembaga investasi hedge fund maupun sovereign wealth fund (SWF) dari negara mitra, seperti Arab Saudi. Sayangnya, Bhima menilai bahwa mencari investor sekelas SoftBank bukan perkara mudah, apalagi pemerintah ingin proses pembangunan IKN segera berjalan.
Di sisi lain, kata dia, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sempat mengklaim SoftBank berminat suntik dana US$100 miliar, atau sekitar Rp1.430 triliun untuk proyek IKN. “Butuh proses uji kelayakan, pembacaan situasi ekonomi, dan hitung-hitungan manfaat sosial-politik bagi investor,” pungkas Bhima.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)