Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Rusia Vladimir Putin. ICC menuduh orang kuat Rusia itu bertanggung jawab atas kejahatan perang, dan memfokuskan klaim pada deportasi anak-anak yang melanggar hukum, dari Ukraina ke Rusia.
Dikatakan kejahatan itu dilakukan di Ukraina sejak 24 Februari 2022—saat Rusia meluncurkan invasi besar-besaran. Moskow membantah tuduhan tersebut dan menyebut surat perintah itu sebagai “keterlaluan”.
Namun dipastikan tak akan banyak yang terjadi. Hingga kini ICC tidak memiliki kekuatan untuk menangkap tersangka, dan hanya dapat menjalankan yurisdiksi di negara-negara anggotanya, sementara Rusia bukan salah satu dari anggota mereka.
Namun hal itu dapat mempengaruhi Putin dengan cara lain, misalnya, ia tidak dapat melakukan perjalanan internasional. Dalam sebuah pernyataan, ICC mengatakan memiliki alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa Putin melakukan tindakan kriminal secara langsung, serta bekerja sama dengan orang lain. ICC juga menuduh Putin gagal menggunakan kekuasaan kepresidenannya untuk menghentikan deportasi anak-anak.
Ketika ditanya tentang langkah ICC, Presiden AS Joe Biden berkata,”Baiklah, saya pikir itu dibenarkan.” Biden mencatat bahwa AS tidak terdaftar di ICC, “Tapi saya pikir itu membuat poin yang sangat kuat”. Putin, kata dia, “Jelas melakukan kejahatan perang.”
Komisioner Rusia untuk hak anak, Maria Lvova-Belova, juga diburu oleh ICC atas kejahatan yang sama. Di waktu lalu, dia berbicara secara terbuka tentang upaya mengindoktrinasi anak-anak Ukraina yang dibawa ke Rusia.
September lalu, Lvova-Belova mengeluh bahwa beberapa anak yang dipindahkan dari kota Mariupol “berbicara buruk tentang [Presiden Rusia], mengatakan hal-hal buruk dan menyanyikan lagu kebangsaan Ukraina.”
Dia juga mengklaim telah mengadopsi seorang anak laki-laki berusia 15 tahun dari Mariupol. ICC mengatakan, pada awalnya mempertimbangkan untuk merahasiakan surat perintah penangkapan itu, tetapi memutuskan untuk mengumumkannya jika hal itu menghentikan kejahatan lebih lanjut.
Jaksa ICC, Karim Khan kepada BBC mengatakan,”Anak-anak tidak dapat diperlakukan sebagai rampasan perang, mereka tidak dapat dideportasi.” “Untuk jenis kejahatan ini, orang tidak perlu menjadi pengacara untuk sadar. Orang hanya perlu menjadi manusia untuk mengetahui betapa mengerikannya kejahatan seperti itu,” katanya.
Reaksi terhadap surat perintah datang dalam beberapa menit setelah pengumuman. Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan salah satu keputusan pengadilan itu “batal demi hukum”. Sementara mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev membandingkan surat perintah itu dengan tisu toilet.
“Tidak perlu menjelaskan “di mana” kertas ini harus digunakan,” tulisnya di Twitter, dengan emoji tisu toilet.
Namun para pemimpin oposisi Rusia menyambut baik pengumuman tersebut. Ivan Zhdanov, sekutu dekat pemimpin oposisi Alexei Navalny yang dipenjara, men-tweet bahwa itu adalah “langkah simbolis” tetapi penting.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan berterima kasih kepada Khan dan pengadilan pidana atas keputusan mereka untuk mengajukan tuntutan terhadap “kejahatan negara”.
Jaksa Agung Ukraina Andriy Kostin mengatakan keputusan itu “bersejarah bagi Ukraina”, sementara kepala staf kepresidenan negara itu, Andriy Yermak, memuji keputusan itu sebagai “hanya permulaan”.
Tetapi karena Rusia bukan anggota ICC, sangat kecil kemungkinan Vladimir Putin atau Maria Lvova-Belova akan muncul di dermaga di Den Haag.
ICC bergantung pada kerja sama pemerintah untuk menangkap orang, dan Rusia “Jelas tidak akan bekerja sama dalam hal ini”, kata Jonathan Leader Maynard, dosen politik internasional di King’s College London, kepada BBC.
Namun Khan menunjukkan bahwa di masa lalu, tidak ada orang yang mengira Slobodan Milosevic, pemimpin Serbia yang diadili atas kejahatan perang di Kroasia, Bosnia dan Kosovo, akan berakhir di Den Haag.
“Mereka yang merasa bisa melakukan kejahatan di siang hari, dan tidur nyenyak di malam hari, mungkin harus melihat sejarah,” katanya.
Namun secara hukum, hal ini menimbulkan masalah bagi Putin. Sementara dia adalah kepala negara G20, dan akan berjabat tangan dengan Presiden Cina Xi Jinping dalam pertemuan bersejarah, Putin sekarang telah jadi buronan, dan ini pasti akan membatasi negara mana yang dapat dia kunjungi.
Ada juga rasa malu bagi Kremlin, yang selalu membantah tuduhan kejahatan perang Rusia, bahwa badan pan-nasional yang berpengaruh seperti ICC tidak mempercayai penolakannya. [BBC News]
Beri Komentar (menggunakan Facebook)