IKN Kebanggaan Jokowi Dihina Bule Italia Lewat TikTok, Sandiaga Merespons Begini


Megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) yang dibanggakan Presiden Jokowi, dihina netizen asal Italia lewat akun TikTok bule_ngoceh. Videonya langsung viral, ditonton hampir 300 ribu warganet.

Atas kejadian ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno hanya bisa menyayangkan.

“Sangat memprihatinkan kalau wisatawan itu justru berbicara buruk mengenai negara yang ia kunjungi, itu sangat kami sayangkan,” kata Sandiaga usai pertemuan dengan peserta Famtrip Bulgaria, Panama dan Arab Saudi di Kabupaten Badung, Bali, Jumat (14/6/2024).

Dalam video yang berdurasi nyaris 3 menit, pemilik akun bule_ngoceh yang mengaku warganegara Italia, menunjukkan lahan di yang sedang dibangun sebagai IKN. Kemudian dia memplesetkan kepanjangan IKN sebagai Ibu Kota Koruptor Nepotisme.

Dalam proyek tersebut, sedang dibangun rumah pejabat, bangunan bertingkat mangkrak, dan krisis air sampai harus membawa air dari Jakarta. Di bagian akhir, pemilik akun bule_ngoceh kembali memberikan narasi sindiran agar investor asing tertarik memborong tanah di IKN.

Menurut Sandiaga, WNA Italia itu semestinya menghargai Indonesia dan pemerintahannya, sebab jika bicara soal korupsi maka semua orang juga ingin memerangi. “Itu akan terus terjadi karena penggunaan media sosial dan keinginan menjadi viral itu akan selalu menjadi daya tarik, saya ingatkan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, hormatilah,” tuturnya.

Sandiaga menilai, ketika masyarakat Indonesia yang datang ke suatu negara tidak mungkin menghina sistem pemerintahannya, sehingga semestinya itu berlaku sebaliknya.

Selain menanggapi ulah pembuat video tersebut, Sandiaga turut berkomentar perihal meningkatnya tindakan pelanggaran oleh wisatawan belakangan.

Menurut dia, perlu dilakukan pemantauan dan penindakan apalagi beberapa tindakan warga asing mengarah ke pelanggaran hukum.

“Kalau kita lihat di beberapa bulan terakhir ini jumlahnya semakin banyak, nah ini perlu dukungan bukan hanya aparat penegak hukum, tapi juga masyarakat dan seluruh ekosistem pariwisata kita,” tuturnya.