Dua periode Presiden Jokowi, negara gelontorkan dana Rp954 triliun untuk ketahanan pangan. Sayangnya gagal total alias gatot. Karena impor beras masih tinggi. Tahun ini saja diprediksi importasi beras mencapai 5,17 juta ton.
Guru Besar IPB University, Prof Dwi Andreas Santosa mengungkapkan, 10 tahun pemerintahan Jokowi, anggaran negara untuk program ketahanan pangan mencapai Rp954 triliun. Bentuknya subsidi pupuk, pangan, food estate, dan dana alokasi khusus untuk ketahanan pangan di daerah.
“Ada dana pemerintah yang namanya ketahanan pangan. Untuk apa? Untuk subsidi pupuk, subsidi benih, bagi-bagi alsintan, lalu untuk mendukung pangan. Ada dana alokasi khusus (DAK) untuk daerah, untuk pertanian. Itu totalnya berapa? Selama 10 tahun terakhir Rp954 triliun,” ungkap Prof Dwi Andreas, dikutip Selasa (13/8/2024).
Meski pemerintah sudah menggelontorkan anggaran fantastis, Prof Dwi Andreas menilai, pembangunan pertanian di Indonesia, hasilnya boleh dibilang belum maksimal.
Apalagi dari sisi produksi, kata dia, Indonesia masih mengandalkan impor pangan. Bahkan, impor pangan di era Jokowi mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah.
“Selama 10 tahun terakhir, impor melonjak tajam. Impor pangan kita itu melonjak dari 10,1 miliar dolar AS pada 2013, menjadi 18,8 miliar dolar AS pada 2023. Akibatnya terjadi defisit neraca perdagangan komoditas pangan kita dari 8,9 miliar dolar AS pada 2013, ke 16,3 miliar dolar pada 2023,” kata Prof Dwi Andreas.
Menurut Prof Dwi Andreas, ada sejumlah hal yang menjadi memicu gagalnya program ketahanan pangan di era Jokowi. Pertama, petani masih bertahan menanam namun merugi. Kedua, terjadi penyusutan lahan pertanian besar-besaran, akibat alih fungsi lahan untuk sektor nonpertanian.
“Permasalahan ketiga, terkait inovasi. Selama 20 tahun terakhir ini, produktivitas padi kita stagnan. Bahkan 5 tahun pertama pemerintah saat ini, justru turun produktivitasnya. Padahal sebelum 2000, Indonesia nomor satu di Asia Tenggara,” kata Prof Dwi Andreas.
Keempat, fenomena iklim khususnya El Nino, cukup mengganggu sektor pertanian. Disusul masalah hama dan penyakit, membuat sulit para petani.
Selanjutnya, Prof Dwi Andreas menyarankan pemerintah lebih fokus dalam membenahi permasalahan tersebut. Apabila ingin meningkatkan ketahanan pangan, pemerintah sebaiknya fokus ke beberapa komoditas unggulan saja.
“Bagaimana caranya? Tidak usah muluk-muluk. Kita fokus saja ke beberapa komoditas, katakanlah padi dan jagung saja,” pungkasnya.