News

Selepas Pelantikan, Yudo Langsung Dihadapkan Segudang Persoalan TNI

KSAL Laksamana Yudo Margono tinggal menunggu waktu saja untuk dilantik menjabat Panglima TNI, setelah Komisi I DPR memberi persetujuan pada Jumat (2/12/2022) yang lalu. Selepas pelantikan nanti, Yudo bakal dihadapkan segudang persoalan TNI khususnya kasus-kasus pidana yang membelit anggota.

Direktur Imparsial Gufron Mabruri menyebut, terpilihnya Laksamana Yudo sebagai Panglima TNI bukan hal yang mengejutkan karena sudah bisa diprediksi. Sebaliknya, publik menunggu terobosan Yudo ketika resmi menjabat panglima khususnya dalam pengawasan disiplin prajurit yang turut meresahkan masyarakat.

Mungkin anda suka

“Banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh Panglima TNI misalnya banyak pelibatan-pelibatan prajurit TNI yang dipandang bertentangan dengan UU TNI. Kemudian juga banyaknya para TNI yang terlibat dalam tindak pidana, kekerasan, pelanggaran HAM, kemudian juga masalah kesejahteraan prajurit. Nah itu kan di antara agenda yang harus dibenahi,” ucap Gufron, di Jakarta, Minggu (4/12/2022).

Menurutnya, sepak-terjang Yudo memimpin TNI juga harus menjaga kesinambungan dari panglima sebelumnya sekaligus mengoreksi kebijakan yang bertentangan dengan UU TNI. Dia juga mengingatkan, terpilihnya Yudo sebagai panglima juga tidak harus dilihat dari alasan normatif sebagaimana diatur dalam UU TNI.

Gufron menilai, urusan yang mendesak untuk diatasi Yudo yakni mengoreksi pelibatan anggota TNI dalam urusan sipil. Tak terkecuali pelanggaran hukum yang dilakukan anggota militer terhadap warga sipil. “Kita tunggu selama setahun ke depan bisa enggak agenda tadi diselesaikan oleh panglima TNI baru,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan anggota Komisi I DPR, Christina Aryani, yang meminta komitmen calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menuntaskan kasus pidana yang melibatkan oknum TNI seperti mutilasi warga Suku Nduga Papua dan kasus lainnya. Yudo dalam uji kelayakan telah menyatakan komitmennya, tinggal implementasinya saja.

“Kami berhasil meminta komitmen beliau untuk melanjutkan praktik baik Panglima TNI Jenderal Andika terkait proses dan penegakan hukum terhadap prajurit yang terlibat dalam pelanggaran hukum dan tindak pidana,” kata politisi Golkar.

Dia mengingatkan Yudo untuk mengedepankan prinsip penegakan hukum dalam kasus pidana yang melibatkan anggota TNI. Selain itu, Yudo harus memiliki strategi khusus terkait penanganan wilayah “hot spot” khususnya Laut Natuna Utara karena masih banyak ditemukan pelanggaran kedaulatan.

“Kami yakin Laksamana Yudo sebagai Panglima TNI yang baru mampu memberikan yang terbaik dan DPR mendukung pelaksanaan tugas beliau ke depannya untuk terus bersinergi demi kepentingan bangsa dan negara,” ujarnya.

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button