Sejumlah pangan olahan dari gandum, bakal lompat harganya. Termasuk mie instan yang biasa dikonsumsi wong cilik, menjadi mahal.
Pemicunya, menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, India ancang-ancang menghentikan ekspor gandum. Masalah menjadi runyam, lantaran India merupakan produsen gandum terbesar kedua di dunia, setelah China. Dengan kapasitas produksi 107,5 juta ton.
“Tiap tahun Indonesia mengimpor gandum sebanyak 11,7 juta ton. Atau setara US$3,45 miliar. Angka ini naik 31,6% dibandingkan tahun sebelumnya (2020). Jadi, kalau India melakukan proteksionisme dengan pelarangan ekspor gandum, sangat berisiko bagi stabilitas pangan di dalam negeri,” paparnya kepada Inilah.com, Jakarta, Sabtu (14/5/2022).
Menurut Bhima, paling tidak ada empat dampak dari pelarangan ekspor gandum oleh pemerintah India. Pertama, harga gandum di pasar internasional telah naik 58,8% dalam satu tahun terakhir. Imbas pada inflasi pangan akan menekan daya beli masyarakat.
“Contohnya tepung terigu, mie instan sangat butuh gandum, dan Indonesia tidak bisa produksi gandum. Banyak industri makanan minuman skala kecil yang harus putar otak untuk bertahan di tengah naiknya biaya produksi,” tuturnya.
Kedua, pelarangan ekspor gandum yang belum diketahui sampai kapan waktunya ini, membuat kekurangan pasokan menjadi ancaman serius. Perang Rusia-Ukraina membuat stok gandum turun signifikan, ditambah kebijakan India, tentu berimbas signifikan ke keberlanjutan usaha yang butuh gandum.
“Ketiga, pengusaha harus segera mencari sumber alternatif gandum dan ini harusnya menjadi kesempatan bagi alternatif bahan baku selain gandum seperti tepung jagung, singkong, hingga sorgum yang banyak ditemukan di Indonesia,” ungkap Bhima.
Keempat, lanjut ekonom milenial ini, pakan ternak yang sebagian menggunakan campuran gandum, ketika harga gandum naik bisa sebabkan harga daging dan telur juga naik.
Pemerintah harus segera mempersiapkan strategi untuk mitigasi berlanjutnya ekspor gandum India. Pengusaha disektor makanan minuman dan pelaku usaha ternak perlu berkoordinasi mencari jalan keluar bersama dengan pemerintah,” beber Bhima.
Saat ini, menurut Bhima, pemerintah harus memiliki angka, berapa stok gandum di tanah air, berapa alternatif negara penghasil gandum yang siap memasok dalam waktu dekat.
“Bukan tidak mungkin, Pemerintah Indonesia bersama negara lain melakukan gugatan kepada India ke WTO karena kebijakan unilateral India merugikan konsumen dan industri di Indonesia,” ungkapnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)