Mahalnya harga beras di pasaran, sangat memberatkan kelas pekerja dan buruh yang penghasilannya pas-pasan. Dipertanyakan peran Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang dipimpin Arief Prasetyo Adi, gagal menurunkan harga pangan.
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi), Mirah Sumirat pun menyoroti kegagalan Bapanas dalam mengendalikan harga pangan, khususnya beras. Apalagi, World Bank, beberapa waktu lalu, menyebut harga beras di Indonesia termahal di ASEAN.
“Sungguh aneh dan tidak habis pikir, mengingat Indonesia adalah negara agraris. Kenapa harga berasnya bikin rakyat menangis? Buat apa ada Bapanas jika tidak bisa mengendalikan harga pangan,” kata Mirah di Jakarta, Kamis (3/10/2024).
Celakanya lagi, kata Mirah, mahalnya harga beras di Indonesia tidak membawa berkah bagi petani. Karena, masih menurut World Bank, penghasilan petani Indonesia tak lebih dari Rp5 juta per tahun.
“Ingat, salah satu fungsi Bapanas adalah stabilisasi pasokan dan harga pangan. Jika harga beras Indonesia lebih mahal dari negara-negara di ASEAN, itu artinya fungsi Bapanas tidak jalan,” ungkapnya.
Sebelum terbentuk Bapanas, kata dia, peran stabilisasi pasokan dan harga pangan menjadi tanggung jawab Perum Bulog. Munculnya Bapanas di era Presiden Jokowi, justru tidak efisien bahkan menciptakan masalah baru.
“Kenapa tidak dimaksimalkan saja fungsi Perum Bulog ketimbang membuat badan baru seperti Bapanas yang ternyata tidak maksimal kinerjanya. Malah pemborosan APBN karena harus menggaji pejabat Bapanas,” kata Mirah.
Beras, kata Mirah, sejak dulu sudah menjadi makanan pokok di Indonesia. Jenisnya pun beragam, mulai dari beras putih, beras merah, beras ketan, beras hitam , beras coklat hingga beras organik.
“Inilah kekayaan hayati yang luar biasa, mungkin tidak semua negara punya. Kesuburan tanah di Indonesia, memberikan sumbangan besar bagi kekayaan hayati. Perlu dikelola dengan baik oleh orang-orang yang mengerti, atau punya kompetensi,” ungkapnya.
Ke depan, Mirah sangat berharap pemerintahan Prabowo Subianto lebih memperhatikan nasib petani. Berikan kemudahan dan insentif agar petani dan kaum milenial semakin terpacu untuk mengembangkan sektor pertanian.
“Sehingga, sektor pertanian bisa menjadi harapan baru bagi petani dan generasi muda. Di tengah UU Cipta Kerja yang tidak memihak pekerja dan buruh. Karena menerapkan upah murah, job security tak ada, PHK, sistem kerja kontrak berkepanjangan,’ imbuhnya.
Dia meyakini, banyak putra-putra Indonesia yang masih punya komitmen kuat untuk memajukan sektor pertanian. Sudah waktunya bagi Indonesia untuk membuka pintu seluasnya bagi berbagai inovasi yang bertujuan untuk memajukan sektor pertanian. .
“Kita harus kejar ketertinggalan dari negara lain yang mampu memadukan pertanian dengan teknologi. Ciptakan benih-benih unggulan, sesuaikan cuaca dan kandungan tanah suatu daerah dengan tanamannya. Bikin skema harga yang menguntungkan petani,” ungkapnya.