Sepanjang Januari-September 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor beras mengalami kenaikan pesat hingga 3,22 juta ton. Nilainya mencapai US$2,01 miliar atau setara Rp32 triliun (kurs Rp16.000/US$).
Volume impor beras sebanyak itu, naik 80,68 persen jika dibanding periode Januari-September 2023 yang mencapai 1,78 juta ton. Sedangkan nilainya naik hingga 105 persen dari US$980,44 juta (Rp15,7 triliun).
“Untuk impor beras Januari sampai September 2024 tercatat US$ 3,2 juta ton atau US$ 2,01 miliar,” kata Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di kantornya, Jakarta, Selasa (15/10/2024).
Khusus untuk September 2024, impor beras seberat 173,29 ribu ton, turun dibanding bulan sebelumnya 202,65 ribu ton, dan September 2023 US$194,35 ribu ton.
Untuk nilai impornya sendiri pada September 2024 sebesar US$98,39 miliar, juga turun dibanding Agustus 2024 senilai US$114,41 miliar, dan dibanding September 2023 juga lebih rendah karena saat itu senilai US$116.82 miliar.
Berdasarkan negara asalnya, impor beras sepanjang tahun ini paling banyak berasal dari Thailand seberat 1,14 juta ton. Vietnam 988,04 ribu ton, Pakistan US$ 463,39 miliar, Myanmar 407,66 ribu ton, dan India US$202,67 ribu ton.
Secara nilai, impor dari Thailand senilai US$739,44 mliar, Vietnam US$610,23 miliar, Myanmar US$610,23 miliar, Pakistan US$290,70 miliar, Myanmar US$251,88 miliar, dan India US$100,95 miliar.
“Jadi, untuk negara asalnya yang pailng banyak berasal dari Thailand, Vietnam dan Pakistan,” tegas Amalia.
Impor beras ugal-ugalan di tahun ini, tentu saja ada peran Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog. Karena bisnis beras impor menjanjikan untung alias cuan yang menggiurkan. Belakangan terkuak skandal demurrage.
Pada Rabu (3/7/2024), Lembaga Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan dugaan korupsi dalam importasi beras yang menimbulkan kerugian negara, akibat denda peti kemas (demurrage) Rp294,5 miliar, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Direktur Eksekutif SDR, Hari Purwanto, seluruh data terkait dugaan korupsi demurrage impor beras yang menyeret Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas), telah diserahkan ke KPK.
Dia pun telah dimintai keterangan. “Tentunya kami bersyukur karena tugas SDR sebagai bagian dari masyarakat sipil yang menjadi korban utama korupsi,” kata Hari.
Ia pun mengatakan laporan dugaan pelanggaran hukum kepada KPK tersebut dilakukan karena beras merupakan urusan hajat hidup orang banyak dan pengadaan pangan sangat penting untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
Sayangnya, ada yang ganjil. Atas temuan ini, jajaran direksi Perum Bulog telah diganti, sementara Bapanas yang dipimpin Arief Prasetyo Adi tidak diotak-atik. Atau belum? Kita tunggu saja perkembangannya.