Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirancang untuk meningkatkan status gizi anak sekolah dan mendukung perekonomian lokal dengan melibatkan UMKM, petani, dan nelayan. Namun, seiring pelaksanaannya, berbagai tantangan muncul, mulai dari keterlambatan distribusi, masalah kualitas makanan, dugaan penyimpangan anggaran, hingga dominasi perusahaan besar seperti Mayora yang mengesampingkan peran UMKM.
Pemotongan anggaran dari Rp10.000 menjadi Rp8.000 per siswa semakin memperumit situasi, menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas makanan yang diberikan kepada siswa. Dengan temuan dugaan permainan dalam penunjukan dapur MBG (SPPG) dan indikasi korupsi dalam pengadaan, apakah program ini masih bisa mencapai tujuannya? Simak infografis berikut untuk memahami dampak, kontroversi, dan upaya perbaikannya!