Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengimbau kepala daerah dan pejabat daerah untuk mengurangi penggunaan protokoler, seperti ajudan pribadi atau sekretaris pimpinan instansi khusus, saat melakukan perjalanan dinas.
Menurut Setyo, langkah ini merupakan bagian dari upaya efisiensi anggaran, sebagaimana yang diinstruksikan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Prabowo Subianto.
“Protokoler sebaiknya dikurangi, Bapak/Ibu kepala daerah. Ibarat kata berkunjung segala macam, dikurangi lah, itu bagian dari efisiensi,” kata Setyo dalam acara peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).
Acara tersebut turut dihadiri sejumlah kepala daerah secara daring.
Setyo menegaskan, bahwa jumlah protokoler yang berlebihan dalam suatu kegiatan dapat menyebabkan pemborosan anggaran daerah untuk membiayai pegawai yang ikut dalam rombongan, meskipun keberadaannya tidak selalu diperlukan.
“Ada protokol, ada aspri, ada ADC, ada operator, ada driver, ada co-driver, ada co-pilot, dan lain-lain, banyak sekali. Bayangkan kalau semua orang itu mendapatkan honor perjalanan dinas,” ujarnya.
Sebagai contoh, Setyo menyebut KPK telah lama menerapkan efisiensi anggaran, bahkan sebelum Inpres Prabowo dikeluarkan. Salah satunya dalam kegiatan orientasi kepemimpinan bagi kepala daerah atau retret beberapa waktu lalu, di mana ia hanya pergi berdua.
“Saya kemarin ke Magelang hanya berdua aja tuh. Baik-baik saja, alhamdulillah, lancar, tidak ada masalah. Kira-kira seperti itu soal efisiensi,” ucapnya.