Ingatkan KPU, PKS Nilai Percepatan Pilkada 2024 Berisiko

Usulan percepatan penyelenggaraan Pilkada 2024 mencuat ke permukaan seiring pernyataan yang terlontar dari pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai percepatan pilkada dari bulan November ke September 2024 itu memiliki risiko tersendiri apabila direalisasikan.

“Boleh jadi di September belum selesai urusan penuntasan kasus sengketa di Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Sementara mau menyelenggarakan pilkada, ini cukup berisiko,” kata anggota Komisi II DPR asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (29/8/2022).

Mardani menjelaskan, percepatan Pilkada 2024 perlu melalui mekanisme revisi Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Meski begitu, dia memandang sejauh ini tidak ada landasan kuat untuk merevisi UU tersebut.

“Revisi itu harus kuat landasannya. Saya tidak melihat landasan yang kuat dari usulan KPU (Komisi Pemilihan Umum). Kecuali agak sedikit pragmatis padahal kami melihat beban pileg dan pilpres serentak itu berat sekali,” sambung Mardani.

Sementara, soal langkah KPU RI yang telah mengonsultasikan agar pilkada dipercepat kepada Presiden dan kemudian menyampaikannya kepada publik, Mardani menyesalkannya. Seharusnya, lanjut dia, KPU menyampaikannya dahulu kepada DPR sebelum mengemukakan kepada publik.

“Akan sangat elok kalau sesudah ke Presiden tidak langsung ke publik dulu, tapi dibawa dulu ke DPR dulu hasil keputusan konsultasi tiga pihak ini (yaitu) pemerintah, penyelenggara, Komisi II, baru kita umumkan. Kalau sekarang jadi kayak fetakompli (kondisi yang telah diatur untuk disetujui) dan itu tidak baik dengan pola yang ada sekarang,” tegas Mardani.

Penjelasan KPU

Sebelumnya, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menyampaikan soal percepatan Pilkada 2024 dari November menjadi September dalam acara diskusi bersama BRIN Indonesia, Kamis (25/8/2022). Namun, Hasyim kemudian membantah mengusulkan percepatan Pilkada 2024.

“Saya bukan mengusulkan, dalam forum saya ditanya, saya jawab,” kata Hasyim usai menghadiri acara Rakernas Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu (27/8/2022).

Meski begitu, Hasyim memaparkan urgensi perlunya wacana percepatan jadwal pencoblosan Pilkada 2024 yang dijadwalkan pada November menjadi September.

Menurut Hasyim, pemilu tidak hanya memerhatikan proses pencoblosan saja, tetapi juga antara lain tentang pelantikannya.“Kalau pencoblosan pilkada masih November 2024, orang sekarang nyaleg DPR RI Provinsi, kabupaten/kota dan jadi (terpilih) itu dilantik kan Oktober. Kalau mau nyalon jadi kepala daerah, harus mundur jadi anggota DPR,” kata Hasyim.

Namun, lanjut dia, bila pilkada diselenggarakan pada September, calon legislatif yang memutuskan untuk ikut pilkada tidak perlu mundur dari anggota DPR. Pasalnya, belum dilantik.

“KPU kan melayani peserta pemilu, mencarikan jalan yang terbaik buat peserta pemilu,” kata Hasyim menambahkan.