Calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menyebut Transjakarta tak cukup untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Menurutnya perlu ada Transjabodetabek setelah berlaku aturan wilayah Aglomerasi.
Hal itu ia sampaikan saat menanggapi pernyataan paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil dan paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun dalam debat perdana Pilkada Jakarta 2024.
“Aglomerasi telah ada, maka yang harus dilakulan adalah Transjabodetabek untuk itu. Maka harus diatur dari ujungnya,” kata Pramono di Grand Ballroom JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (6/10/2024) malam.
Pramono mengatakan pihaknya akan membebaskan biaya transportasi umum untuk 15 golongan. Dari yang sebelumnya hanya berlaku untuk Transjakarta diperluas untuk MRT hingga LRT.
“Kenapa itu dilakukan? Supaya orang berkurang banyak masuk ke Jakarta bawa kendaraan pribadi,” ucap Pramono.
Ia pun menegaskan pentingnya Transjabodetabek untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Bahkan, Pramono menyebut Transjabodetabek itu bisa diperluas hingga Puncak dan Cianjur.
“Kenapa itu harus dilakukan? Sekali lagi untuk mengatasi supaya tidak banyak mobil atau kendaraan pribadi yang masuk ke Jakarta,” ujar Pramono.
Dalam laman smartcity Jakarta, saat ini ada 15 golongan pekerja yang mendapatkan fasilitas gratis untuk menggunakan transportasi Transjakarta.
Ada pun rincian 15 golongan itu adalah:
1. Pegawai Negeri Sipil Pemprov DKI Jakarta dan pensiunannya
2. Tenaga Kontrak yang bekerja di Pemprov Jakarta
3. Pemilik Kartu Jakarta Pintar (KJP)
4. Karyawan Swasta tertentu/Pekerja (gaji sesuai UMP melalui Bank DKI)
5. Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa
6. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
7. Lanjut usia 60 tahun ke atas
8. Penyandang disabilitas
9. Anggota Veteran Republik Indonesia
10. Penerima Raskin (pemilik Kartu Keluarga Sejahtera)
11. Penduduk pemilik KTP Kepulauan Seribu
12. Pengurus Masjid (marbot)
13. Pendidik dan tenaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
14. Larva Monitor
15. Anggota TNI/Polri.