Target ekonomi yang cukup sulit dicapai oleh pemerintahan Prabowo-Gibran adalah pemberantasan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen, sesuai APBN 2025.
Disampaikan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, kemiskinan berkaitan erat dengan pengangguran. Saat ini, pengangguran mengalami kenaikan signifikan. Banyak perusahaan padat karya melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Dari catatan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), kata dia, secara kumulatif sejak Januari-Juni 2024, gelombang PHK telah menghantam 32.064 pekerja, dengan hampir separuhnya dari sektor tekstil.
“Banggar meminta pemerintah mencermati beberapa hal penting, antara lain, pemerintah perlu mewaspadai gelombang pengangguran akibat pemutusan (hubungan) kerja yang terjadi sepanjang Januari 2024, terhadap 32.064 pekerja, dan hampir separuhnya di sektor tekstil,” kata Said, dikutip Sabtu (21/9/2024).
Selain PHK, tren pengangguran yang didominasi oleh kelompok pekerja paruh waktu juga mengalami peningkatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari 2024 jumlah pekerja paruh waktu tercatat sebanyak 2,90 persen, turun 0,73 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.
Menurutnya, peningkatan kewaspadaan terhadap gelombang PHK dan bertambahnya jumlah pengangguran penting dilakukan untuk mencegah agar jumlah penduduk miskin tidak semakin menggelembung.
“Apalagi target nol persen penduduk miskin ekstrem dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran,” kata dia.
Dia bilang, BPS melaporkan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 adalah 25,22 juta orang, turun 0,68 juta orang dibandingkan Maret 2023. Selain itu, persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2024 juga turun menjadi 9,03 persen, dari 9,36 persen pada Maret 2023.
“Tingkat kemiskinan pada posisi 9,03 persen, terdapat gap tingkat kemiskinan yang cukup tinggi antara desa sebesar 11,97 persen dan kota 7,09 persen. Pemerintah perlu prioritas penanggulangan kemiskinan di perdesaan lebih intensif,” imbuh politikus PDIP itu.
Dengan pencegahan gelombang PHK dan perbaikan kondisi kemiskinan nasional akan membuat indeks modal manusia (IMM) Indonesia membaik.
Menurut Said, dari standar internasional yang diukur dalam skala 0-1, IMM Indonesia ditargetkan di angka 0,56 pada Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Skala tersebut diakuinya masih jauh dari negara-negara Asia Tenggara lainnya.
“Saat ini, IMM negara maju skalanya 0,7-0,8. Kita juga perlu mengejar ketertinggalan dengan negara peers seperti Malaysia yang berada di 0,61; Thailand 0,61; dan Vietnam 0,69,” imbuhnya.