Komisi XI DPR mengumumkan 10 nama calon kuat anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2022-2027. Ada empat kader partai, didominasi Golkar.
Kesepuluh nama tersebut dipilih berdasarkan Keputusan Rapat Internal Komisi DPR yang membidangi keuangan dan perbangkan pada 12 Januari 2022.
Selanjutnya, mereka akan mengikuti pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan atau fit & proper test. Pada akhirnya ada satu nama yang terpilih untuk masuk keanggotaan lembaga auditor pelat merah itu.
Berikut 10 nama serta sedikit latar belakangnya:
Pertama, Ahmadi Noor Supit dikenal sebagai politisi yang cukup senior di Partai Golkar. sempat menjadi Ketua Komisi XI DPR periode 2014-2019. Ahmadi adalah politisi dari daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Selatan I.
Kedua, Izhari Mawardi sama halnya Ahmadi Noor Supit, bernaung di parpol berlogo Beringin. Selain itu, Izhari adalah pengusaha, direktur perusahaan konsorsium, Maina Nauli Group. Pernah menjabat Kepala Keuangan dan Bursa Efek. Pada 2019-2021, dia menjabat Director of Government Engagement untuk Indonesia dan Filipina, yang berbasis di Jakarta.
Ketiga, Nugroho Agung Wijoyo, analis kebijakan madya di Kementerian Keuangan, pernah menjadi anggota dewan PT Greenwood Sejahtera Tbk, perusahaan pengembang properti.
Keempat, Rachmat Manggala Purba, mantan Dirut PT Rekajasa Mitra Persada Indonesia yang merupakan konsultan manajemen. Rachmat berpengalaman sebagai apraisal dan pernah membantu Pemda mempersiapkan neraca awal daerah dan pengolahan aset.
Kelima, Tjipta Purwita, mantan Dirut PT Inhutani II. Alumnus IPB ini memiliki misi untuk selalu amanah dan bertanggung jawab dalam setiap pekerjaannya.
Keenam, Abdul Rahman Farizi, politisi partai Golkar asal Sulawesi Tenggara (Sultra).
Ketujuh, Wahyu Sanjaya tercatat sebagai anggota DPR dari Partai Demokrat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan II. pada 2021, dia ditunjuk sebagai Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR, menggantikan koleganya di Partai Demokrat, Marwan Cik Asan.
Kedelapan, Anggito Abimanyu yang dikenal sebagai birokrat lama, ramah kepada jurnalis. Saat ini, Anggito menjabat Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji. Pada 2012, Anggito menjadi Direktur Jenderal Haji dan Umroh Kementerian Agama (Kemenag).
Kesembilan, Dori Santosa, satu-satunya dari internal BPK. Dia adalah auditor utama keuangan negara VI BPK. Jabatannya setara dirjen atau pejabat eselon I di Kementerian.
Terakhir, Erryl Prima Putera Agoes menjabat sebagai Direktur Pelanggaran HAM di Kejaksaan Agung. Namanya dikenal luar di wilayah Maluku Utara. [ikh]
Beri Komentar (menggunakan Facebook)