Perpres Nomor 75 Tahun 2024 Tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diteken Presiden Jokowi, memberikan peluang investor menikmati Hak Guna Bangunan (HGB) hingga 180 tahun, dan Hak Guna Usaha (HGU) 190 tahun, dinilai kebablasan.
Bahkan, anggota Komisi II DPR asal Fraksi PKS menyebut aturan itu sama halnya dengan menjual IKN kepada asing. “HGU dan HGB diobral, namanya IKN for sale. Hong Kong saja untuk pemberian HGU dibatasi 99 tahun. Itu pun (investor) belum banyak yang masuk,” ujar Mardani di Jakarta, Senin (15/7/2024).
Kata Mardani, pemberian HGU hingga 95 tahun itu, sama halnya Indonesia kembali ke era penjajahan. Namun demikian, pemerintah Belanda sangat hati-hati dalam pemberian HGU. “Kita sangat sesalkan keputusan pemerintah itu. Aturan HGU dan HGB di IKN melegalkan monopoli tanah oleh swasta. Bayangkan, pengusaha bisa menguasai tanah hampir 2 abad,” kata Mardani.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio tak yakin gula-gula berupa HBB dan HGU bisa efektif menarik investasi masuk ke IKN. Sebelum berinvestasi, pemilik modal tentu melihat seperti apa potensi ekonomi dari investasinya.
Termasuk syarat-syarat daerah yang layak untuk investasi. Apalagi menyangkut nasib investasi jumbo, mereka pasti tidak ingin ‘membeli kucing dalam karung’. “Berkali-kali saya paparkan, sulit investor masuk ke IKN. Kan infrastrukturnya belum ada, penduduknya juga berapa sih. Membangun infrastrukur harusnya duit negara, bukan melibatkan investor,” ungkap Agus.
Masalah yang menjadi pertimbangan investor masih malas berbisnis di IKN adalah soal maraknya korupsi di Indonesia. Itu artinya ekonomi di Indoneis berbiaya tinggi. Dalam hal ini, gula-gula HGB dan HGU bisa menjadi warisan masalah nan berat bagi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Saat ini, kata dia, negara gagal mengontrol perizinan investasi yang ada. Salah satu yang mencolok adalah PT Freeport Indonesia (PTFI/Freeport) yang izinnya berkali-kali diperpanjang dengan berbagai alasan. “Di Freeport, HGU yang digunakan diperpanjang berkali-kali hingga berakhirnya masa izin di Indonesia,” kata Agus.