Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menanggapi penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang merosot pada 2022. Dia mengaku tidak tahu pihak yang perlu disalahkan dari turunnya IPK tersebut. Namun, dia menegaskan pemberantasan korupsi perlu diperbaiki.
“Saya tidak tahu siapa yang harus bertanggung jawab dari itu, tetapi harus diperbaiki karena itu menunjukkan kualitas pembangunan,” kata Jazilul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (5/2/2023).
Dia tidak memungkiri bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebabkan turunnya IPK Indonesia.
“Kalau karena itu, coba direvisi lagi,” ucap Jazilul.
Lebih lanjut, Jazilul menilai kenaikan dan penurunan IPK merupakan hal yang wajar terjadi setiap tahunnya. Penurunan IPK ini juga dinilai tidak memberikan efek apa pun.
Sebelumnya, Transperancy International Indonesia (TII) merilis IPK Indonesia yang menunjukkan kemerosotan empat poin dari 38 di tahun sebelumnya menjadi 34 pada 2022.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)