Viral

Israel Majukan Rencana Pembangunan 4.500 Rumah Permukiman Yahudi Ilegal

Israel tengah melanjutkan rencana pembangunan 4.427 unit perumahan illegal untuk pemukim Yahudi di Tepi Barat yang diduduki. Keterangan itu diungkapkan sebuah organisasi non-pemerintah Israel, Kamis (12/5).

Peace Now, sebuah organisasi yang secara ketat memantau rumah permukiman illegal yang dibangun Israel di wilayah Palestina, mengungkapkan, Komite Perencanaan Tinggi Administrasi Sipil Israel memberikan persetujuan akhir untuk 2.791 unit dan pengesahan awal untuk 1.636 unit lain.

Mungkin anda suka

“Ini adalah berita buruk bagi Israel dan memperdalam penjajahan (di Palestina), membuatnya lebih sulit untuk mencapai kedamaian di masa depan,” kata Hagit Ofran, seorang pegiat Peace Now.

Laporan ekspansi lebih lanjut datang di tengah meningkatnya ketegangan di Tepi Barat, satu hari setelah jurnalis veteran Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, ditembak mati oleh tentara zionis Israel selama serangan tentara penjajah itu dalam penyerbuan ke kamp pengungsi Jenin. Amerika Serikat mengatakan, pihaknya sangat menentang adanya konstruksi baru di Tepi Barat.

Israel merebut Tepi Barat dan Yerusalem Timur dari Yordania pada tahun 1967. Sejak itu, hampir 700.000 warga Israel telah pindah ke pemukiman yang sebagian besar komunitas internasional dianggap ilegal.

Pekan lalu, Wakil Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Jalina Porter merujuk pada pertemuan yang direncanakan Kamis (12/5), menekankan bahwa “program Israel memperluas pemukiman, secara mendalam merusak prospek untuk solusi dua negara.”

Rencana perumahan tersebar di seluruh petak besar Tepi Barat yang dikenal sebagai Area C, di mana Israel melakukan kontrol militer. Perluasan permukiman Israel di Tepi Barat dan terlampir di Yerusalem Timur, terus berlanjut di bawah setiap pemerintahan Israel sejak 1967.

Namun, konstruksi dipercepat dalam beberapa tahun terakhir di bawah mantan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dengan booming yang signifikan selama pemerintahan mantan Presiden Donald Trump AS, yang dituduh Palestina sebagai antek Israel yang mengerikan.

Sementara Perdana Menteri Naftali Bennett menggulingkan Netanyahu, memimpin koalisi yang beragam secara ideologis, ia adalah mantan kepala kelompok lobi para pemukim ilegal dan menentang adanya negara Palestina.

“Mengecewakan bahwa pemerintah yang menjanjikan perubahan ini mengikuti kebijakan yang sama kepada pemerintah Netanyahu,” kata Ofran.

Menteri Dalam Negeri Israel, Ayelet Shaked, anggota partai sayap kanan Bennet, Partai Yamina, mengatakan berita hari Kamis itu merupakan “hari perayaan untuk gerakan pemukim.” [Arab News]

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button