Israel telah memberikan dokumen kepada Amerika Serikat yang berisikan syarat-syarat untuk solusi diplomatik guna mengakhiri perang di Lebanon. Namun tuntutan Israel dinilai mengada-ngada dan sulit tercapai karena bertentangan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB.
Axios melaporkan Minggu (20/10/2024), mengutip dua pejabat AS dan dua pejabat Israel. Dokumen tersebut disampaikan Menteri Urusan Strategis Israel, Ron Dermer, pada Kamis lalu, menjelang kunjungan utusan Presiden Biden, Amos Hochstein, ke Beirut Senin (21/10/2024) ini untuk mencari resolusi perang.
Pejabat Israel menyatakan bahwa dokumen tersebut mencerminkan prinsip-prinsip utama yang dibahas dengan Kementerian Keamanan Israel dan Pasukan Pendudukan Israel. Dokumen ini menekankan apa yang dituntut Israel dalam setiap solusi diplomatik untuk mengakhiri perang.
Israel telah menuntut pasukan IDF-nya diizinkan untuk terlibat dalam penegakan hukum aktif guna memastikan Hizbullah tidak mempersenjatai kembali dan membangun lagi infrastruktur militernya di dekat perbatasan. Israel juga menuntut angkatan udaranya memiliki kebebasan beroperasi di wilayah udara Lebanon, laporan itu menambahkan.
Kedua tuntutan ini bertentangan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701, yang mengamanatkan Angkatan Bersenjata Lebanon (LAF) dan Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) untuk menegakkan gencatan senjata antara Israel” dan Hizbullah.
Seorang pejabat AS menyatakan skeptis terhadap tuntutan tersebut, dengan menyatakan bahwa pihak Lebanon kemungkinan akan menentang persyaratan baru tersebut, karena akan “secara drastis merusak kedaulatan Lebanon.”
Sementara itu Pemerintah Lebanon terus menuntut pemerintah Israel menyetujui gencatan senjata. Abbas Hajj Hassan, Menteri Pertanian sementara, mengatakan kepada Al Mayadeen bahwa otoritas Lebanon telah mengklarifikasi kepada semua delegasi diplomatik negaranya menginginkan entitas pendudukan Israel untuk menyetujui gencatan senjata yang akan mengakhiri agresi.
Ia menekankan bahwa sikap pemerintah Lebanon “jelas,” dan menunjuk pada rintangan yang dihadapi pemerintah Israel terhadap kemungkinan kesepakatan. “Israel tengah berupaya menenggelamkan kawasan itu dalam gunung berapi yang tak terbatas,” tegasnya, seraya mengatakan bahwa “medan perang akan memfasilitasi proses negosiasi diplomatik.”
Menteri tersebut mencatat bahwa “mayoritas warga Lebanon berpegang teguh pada hak untuk mempertahankan tanah mereka,” dan menambahkan bahwa “kesabaran selama fase ini sangat diperlukan.”
Macron Serukan Gencatan Senjata
Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengadakan diskusi dengan Perdana Menteri Irak dan Ketua Parlemen Lebanon mengenai perkembangan situasi di Timur Tengah. Dalam percakapan telepon, Macron dan Perdana Menteri Irak Mohammad Shia al-Sudani menyuarakan keprihatinan serius atas meningkatnya ketegangan di kawasan itu.
Menurut pernyataan dari kepresidenan Prancis pada Sabtu (19/10/2024), kedua pemimpin menegaskan kembali komitmen kuat mereka untuk mencegah eskalasi lebih lanjut di Timur Tengah. Macron juga menyatakan solidaritas dengan warga sipil yang terkena dampak serangan Israel dan menyerukan gencatan senjata segera di Gaza dan Lebanon.
Perang Israel di Gaza sejauh ini telah menewaskan lebih dari 42.000 warga Palestina sejak 7 Oktober tahun lalu, sementara di Lebanon, serangan Israel telah menewaskan lebih dari 1.200 orang sejak 23 September.
Secara terpisah, Macron berbicara dengan Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri, dan menyatakan kekhawatiran mendalam atas intensitas serangan Israel terhadap Lebanon dan dampak “dramatis”-nya terhadap warga sipil.
Ia menekankan perlunya gencatan senjata yang mendesak di Lebanon dan menegaskan kembali komitmen teguh Prancis terhadap kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan negara tersebut, sesuai dengan Resolusi PBB 1701.