News

Isu Jokowi 3 Periode, Aliansi Akademisi Tolak Wacana Amandemen UUD 1945

Aliansi Akademisi Peduli Demokrasi menolak wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Ubedillah Badrun, salah satu perwakilan aliansi menilai peluang otoritarianisme semakin terbuka lebar setelah sejumlah elite politik terang-terangan mendorong adanya perpanjangan masa jabatan Presiden.

“Masa depan demokrasi Indonesia kini berada pada titik nadir. Sejumlah elite, termasuk pernyataan ketua MPR terakhir, misalnya menghendaki agar Pemilu kembali diselenggarakan secara tidak langsung, yang dengan demikian menempatkan kedudukan Presiden kembali sebagai mandataris MPR,” kata Ubedillah di Jakarta, Rabu (16/3/2022).

Menurut Ubedillah, agenda amandemen konstitusi terkait perpanjangan masa jabatan presiden akan mengebiri prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Selain itu, para akademisi juga menolak adanya amandemen konstitusi untuk tujuan yang bertentangan dengan konstitusionalisme dan demokrasi. Mereka juga menolak penggunaan hukum dan konstitusi sebagai alat politik untuk melayani nafsu kekuasaan.

“Menyerukan segenap akademisi, civitas akademika untuk mengambil sikap patriotik untuk mempertahankan prinsip konstitusionalisme, demokrasi dan nilai nilai reformasi Indonesia,” ujarnya.

Gerakan aliansi menolak penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden ini terdiri dari akademisi 31 kampus di seluruh Indonesia. Menurutnya dukungan terus mengalir dari berbagai kampus lainnya.

“Masa depan demokrasi haruslah dikembalikan ke tangan rakyat,” ucapnya tandas.

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button