Kalangan pengusaha enggan menanggapi khusus tentang isu beberapa menteri Kabinet Jokowi yang akan mundur. Namun isu tersebut tidak berpengaruh terhadap stabilitas dunia usaha.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan pemerintahan tidak dapat dilihat secara individu saja, tapi juga harus dilihat secara menyeluruh.
Walaupun menurut Shinta, isu tersebut bisa mempengaruhi pasar saham. “Kita tidak bisa melihat pemerintah secara individu. Bahwa pasar (saham) kemudian kalau ini ada yang mundur nanti turun harganya, sahamnya, ya bisa saja. Tapi, kan dari pengusaha tidak bisa lihat individu menteri,” kata Shinta kepada media di Gedung Apindo, Jakarta, Jumat (2/2/2024).
Sejumlah menteri mulai ramai diperbincangkan dengan beredarnya isu mundur dari kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi). Para Menteri Kabinet Jokowi tersebut diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hingga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.
Shinta melanjutkan, dunia usaha enggan mencampuri urusan mundurnya beberapa Menteri. Namun yang pasti, pelaku usaha tentunya bergantung pada kebijakan pemerintah bukan terhadap individu di pemerintahan.
“Itu kan urusan pemerintah, urusan politik ya saya rasa siapa yang mau mundur tidak ikut campur. Yang kami selalu berikan masukan kan secara kebijakan. Kita tidak bisa melihat orang per orang,” katanya menegaskan.
Soal menteri mundur sudah dilakukan Mahfud MD yang secara resmi menyampaikan surat pengunduran dirinya, sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum Keamanan (Menko Polhukam) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (1/2/2024) kemarin.
Mahfud mengungkapkan alasan mundur dari jabatan tersebut dikarenakan situasi perkembangan politik. Tujuannya untuk menjaga netralitas dengan posisinya sebagai cawapres dari paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo.
Siang ini pun Menkeu Sri Mulyani dijadwalkan bertemu dengan Presiden Jokowi. Namun Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam keterangannya menegaskan agenda pertemuan menkeu dengan presiden untuk membahas pelaksanaan APBN 2024.