Isu PHK, DPR Minta Citilink Segera Selesaikan Ketimbang Tercoreng Kredibilitasnya

Kesamber isu PHK, PT Citilink Indonesia, anak usaha PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, disorot politisi Senayan. Anggota Komisi VI DPR RI, Rudi Hartono Bangun mengingatkan Citilink segera tuntaskan kewajiban dengan bermartabat.

“Citilink harus menyelesaikan tanggung jawabnya kepada pihak-pihak yang kena PHK. Jangan sampai Citilink terkesan abai terhadap hak-hak pekerja yang diatur UU,” ujar Rudi, di Jakarta, Kamis (30/6/2022).

Politisi NasDem itu mengaku terkejut jika Citilink melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK, tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai, masalah ini berlarut-larut, ujung-ujungnya mencoreng nama baik BUMN yang tengah dipoles Menteri BUMN, Erick Thohir.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa PT Citilink Indonesia mendadak menghentikan kontrak kerja pegawai client advisory, Mulia Siregar pada pertengahan April 2022. Padahal, Citilink berkali-kali memperpanjang kontrak kerja Mulia Siregar, sejak awal 2018. Kontrak atau Perjanjian Jasa Advisory terakhir bertanggal 9 Desember 2021, berdurasi setahun.

“Berlaku sampai dengan tanggal 9 Desember 2022,” ujar Mulia Siregar melalui advokatnya Albert Kuhon mengutip isi Pasal 1 perjanjian Citilink..

Sedangkan PT Citilink Indonesia diwakili Sumedi, melalui surat tertanggal 18 Maret 2022 melakukan ‘pengakhiran Perjanjian No CITILINK/JKTDHQG/Adv-003/XII/2021’. Disebutkan tanggal efektif pengakhiran perjanjian adalah 17 April 2022.

Kuhon bersama advokat Guntur Manumpak Pangaribuan yang mendampingi Mulia Siregar, sudah dua kali mengirim somasi kepada Dewa Kadek Rai, Direktur Utama PT Citilink Indonesia. Mereka minta, PT Citilink Indonesia memenuhi kewajibannya kepada Drs Lidson Mulia Siregar sehubungan pemutusan perjanjian kerja sepihak.

“Sampai batas waktu yang ditentukan, pihak Citilink tidak membayar kewajibannya kepada klien,” kata Pangaribuan.

Selain itu, Citilink juga dibelit kasus dengan 18 orang pramugari yang gajinya berbulan-bulan belum dibayar perusahaan. Gaji para pramugari oleh atasan mereka berinisial AD, digunakan untuk biaya berobat anaknya di Singapura.

Masalah ini sudah dilaporkan ke managemen Citilink. Alih-alih direspons cepat, pihak Citilink malah menarik atribut ke-18 pramugari itu, mulai ID card hingga seragam.

Ketika dikonfirmasi, Dirut PT Citilink Indonesia Dewa Kadek Rai menyerahkan kasus tersebut kepada VP Corporate Secretary and CSR PT Citilink Indonesia Diah Suryani Indriastuti. Namun, hingga berita diturunkan belum ada tanggapan dari Citilink.