Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya menjelaskan kronologi sejak awal ketiga parpol yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), mengusung bacapres Anies Baswedan hingga adanya paksaan untuk menerima usulan cawapres Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
“Meskipun Anies Baswedan telah diusung oleh Partai Nasdem sebagai Capres sejak 3 Oktober 2022, tetapi hingga 22 Januari 2023, baik Anies maupun Partai NasDem belum berhasil membentuk sebuah koalisi parpol yang memenuhi syarat Presidential Threshold (PT) 20 persen,” terang Riefky dalam keterangan resminya yang diterima Inilah.com di Jakarta, Kamis (31/8/2023).
Atas dasar persahabatan, lanjut dia, maka terbangun sebuah chemistry di antara Anies dengan Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Maka pada 23 Januari 2023 di sebuah rumah di Jalan Lembang, Jakarta Pusat, Anies mengajak Ketum AHY “menjemput takdir” sebagai pasangan Capres-Cawapres 2024-2029 dengan kesepakatan Anies membawa Partai Nasdem, Ketum AHY membawa Partai Demokrat dan keduanya bekerja sama untuk mengajak PKS,” beber dia.
Peristiwa ini, lanjut dia, disaksikan oleh empat orang dari tim 8. Bahkan secara formal, Partai Demokrat secara resmi telah menandatangani piagam koalisi dengan ketiga Ketum Partai dalam KPP.
Setidaknya piagam KPP memuat enam poin didalamnya, yakni nama koalisi, pengusungan Anies sebagai Bacapres, penentuan cawapres yang ada di tangan Anies, pendeklarasian pasangan calon (paslon) dalam kurun waktu yang tidak lama, Anies diberi keleluasaan memperluas dukungan politik, serta pembentukan sekretariat perubahan.
“Di masa-masa ini, sejumlah Parpol sahabat mendekati dan membuka komunikasi politik
dengan Partai Demokrat. Khusus pada pertemuan dengan salah satu Parpol yang mengundang perhatian publik, Capres Anies menghubungi AHY pada 12 Juni 2023,” ujarnya.
“Dan mengatakan kepada Ketum AHY, ‘Saya ditelepon beberapa kali oleh Ibu saya dan guru spiritual saya, agar segera berpasangan dengan Capres-Cawapres Anies-AHY’,” tambah dia.
Maka pada 14 Juni 2023, Riefky menyebut Anies sudah memutuskan bahwa AHY menjadi cawapresnya. Bahkan keputusan ini sudah disampaikan ke setiap ketum parpol dan majelis tinggi partai.
Tak hanya itu, ketiga parpol KPP pun sudah bersepakat akan mendeklarasikan paslon ini, terutama karena makin merosotnya elektabilitas Anies. “Namun, rencana deklarasi itu tidak pernah terwujud. Diduga kuat, tidak terlaksananya deklarasi itu karena Capres Anies lebih patuh kepada Ketum NasDem, Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi. Ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan (equality) dalam koalisi,” tutur dia.
Saat keadaan semakin mendesak seluruh ketum ketiga parpol, ucap Riefky, sudah menyepakati tanggal deklarasi, bahkan Anies juga sempat menuliskan keputusannya itu, dalam bentuk surat tulisan tangan yang ditandatangani kepada Ketum AHY pada tanggal 25 Agustus 2023 lalu. “Inti dari surat tersebut ialah untuk meminta secara resmi agar Ketum AHY bersedia untuk menjadi cawapresnya,” jelasnya.
Namun, belakangan justru Demokrat terkejut ketika di tengah proses finalisasi kerja Parpol KPP bersama Anies dan persiapan deklarasi, justru pada Selasa (29/8/2023) malam, Riefky menyatakan bahwa Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Cak Imin sebagai cawapres Anies. “Tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS. Malam itu juga, capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu,” ungkap dia.
“Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya,” tutup Riefky.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)