Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong pembangkit Cirebon Power Unit II 1×1.000 megawatt (MW) segera beroperasi. Untuk menopang setrum jaringan Jawa-Madura-Bali (Jamali).
Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, M Priharto Dwinugroho mengatakan, manajemen Cirebon Power yang merupakan proyek strategis nasional (PSN) ketenagalistrikan 35.000 MW,
sudah berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk pendaftaran rencana mitigasi emisi. “Artinya, pembangkit ini sudah memiliki rencana monitoring emisi,” kata Priharto seusai menghadiri kunjungan kerja reses anggota Komisi VII DPR ke pembangkit Cirebon Power Unit II, Jumat (17/2/2023).
Menurut Priharto, pembangkit Cirebon Power Unit I menggunakan teknologi “super critical”. Sedangkan pembangkit unit II menggunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan, yakni ultra super critical. Teknologi ultra super critical diyakini mampu meningkatkan efisiensi penggunaan batu bara sampai 40 persen sehingga emisi yang dihasilkan semakin rendah.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI Bambang Hermanto mengatakan kunjungan kerja ke pembangkit Cirebon Power Unit II bertujuan untuk mengetahui dinamika di lapangan dan memastikan kesiapan dalam memasok listrik, termasuk, ketersediaan batu bara yang harganya saat ini cukup tinggi di pasaran.
“Ternyata di Cirebon Power relatif tidak ada persoalan. Bahkan saat proyek, tidak ada kecelakaan kerja. Tenaga kerja saat pembangunan juga banyak tenaga lokal. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena kehadiran PLTU harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar,” kata Bambang.
Wakil Direktur Utama Cirebon Power Joseph Pangalila mengaku optimis pembangkit Cirebon Power Unit II bisa segera berkontribusi bagi pemenuhan kebutuhan listrik nasional. Progres pembangunan pembangkit berteknologi modern “ultra super critical” tersebut sudah memasuki tahap akhir.
“Sejak awal 2022 hingga awal 2023, kami sudah melalui tahapan-tahapan penting dalam proses pembangunan pembangkit unit II, seperti ‘initial firing’ dan sinkronisasi unit. Di kuarter kedua tahun ini, kami optimis bisa menyelesaikan tahapan penting selanjutnya termasuk ‘performance test’, ucap Joseph.
Dengan teknologi “ultra super critical”, kata dia, pembangkit Cirebon Power Unit II mampu meningkatkan efisiensi penggunaan batu bara sehingga emisi yang dihasilkan lebih rendah. Sebagai contoh, Nitrogen oxide (Nox), sulphur dioxide ((S02), dan total particulate (PM) di bawah standar yang sudah ditentukan pemerintah, sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2019.
Joseph mengapresiasi, capaian positif dalam proses pembangunan pembangkit tersebut, yakni 44 juta jam kerja aman tanpa hilangnya waktu kerja akibat cedera. Total sekitar 6.000 tenaga kerja, termasuk warga lokal, terlibat dalam proses pembangunan pembangkit unit II itu.
Ia juga memastikan Cirebon Power telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan rutin sesuai dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) serta terlibat dalam pemberdayaan masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar kawasan pembangkit.
“Kami berkomitmen tidak hanya menghasilkan listrik tetapi juga konsisten dalam pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Kami berharap bisa terus berkontribusi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Cirebon,” ujar Joseph.
Kunjungan kerja tersebut dihadiri 11 anggota Komisi VII DPR RI dan juga Direktur Manajemen Pembangkitan PT PLN (Persero) Adi Lumakso. Selain melakukan rapat bersama, Komisi VII DPR RI menerima pemaparan dari Kementerian ESDM dan PLN tentang kondisi ketenagalistrikan di Indonesia. Seusai rapat, tim kunjungan kerja reses Komisi VII meninjau langsung proyek PLTU Cirebon II yang saat ini telah mencapai 99,66 persen.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)