Jalur Sepeda Tak Lagi Jadi Prioritas di DKI

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli mengungkapkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak lagi memprioritaskan pengembangan jalur sepeda. Hal ini seiring revisi alokasi anggaran untuk jalur sepeda menjadi Rp7,5 miliar.

“Arahnya saya lihat Pemprov DKI tidak lagi menempatkan pengembangan jalur sepeda sebagai program prioritas. Karena tidak ada anggaran untuk perluasan jalur sepeda,” ucap Taufik saat dihubungi di Jakarta, Kamis (17/11/2022).

Taufik menyesalkan hal tersebut lantaran makin banyak warga menggunakan sepeda yang bermanfaat positif untuk kesehatan masyarakat. Selain itu, penggunaan sepeda juga berkontribusi mengurangi emisi gas karbon.

“Strategi kota-kota besar dunia ke arah pengembangan jalur sepeda. Dan kalau Jakarta menghentikan program tersebut. Itu artinya kemunduran,” katanya.

Sebelumnya, Taufik membeberkan anggaran untuk program lajur sepeda direvisi jadi Rp7,5 miliar. Revisi ini merupakan keputusan akhir pada rapat evaluasi anggaran di tingkat komisi.

Taufik menjelaskan, anggaran yang dimulai pada periode kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan itu, mengalami penyesuaian dalam putusan rapat Komisi B menjadi Rp7,5 miliar dari usulan Rp38 miliar.

“Rapat terakhir Komisi B, merevisi anggaran untuk lajur sepeda. Walaupun turun jauh ya, tapi Alhamdulillah diputuskan bahwa lajur sepeda mendapatkan anggaran Rp7,5 miliar,” kata Taufik.

Dia merinci, anggaran Rp7,5 miliar itu nantinya akan diperuntukkan untuk tiga kegiatan. Pertama, Rp2 miliar untuk mengevaluasi lajur sepeda yang sudah ada. Kemudian Rp500 juta untuk sosialisasi hasil evaluasi yang akan dibagi untuk masing-masing kota madya sebesar Rp100 juta.

“Sedangkan Rp5 miliar lagi untuk optimalisasi tindak lanjut dari hasil evaluasi ke seluruh Jakarta. Jadi lajur-lajur yang berbahaya dipindahkan rutenya atau diberi pengaman yang sesuai.”

Kota Lestari

Direktur Eksekutif organisasi Ruang Jakarta (Rujak) Center for Urban Studies Elisa Sutanudjaja turut menyesalkan berkurangnya perhatian atas jalur sepeda di Ibu Kota Jakarta. Padahal, ia menyebut, transisi penggunaan moda transportasi umum dan nonmotor adalah suatu keharusan demi mewujudkan kota lestari,

“Tidak ada kota yang lestari ketika kendaraan pribadi menang, meracuni udara dan menjajah ruang,” tulis Elisa melalui akun Twitter @elisa_jkt, di Jakarta, Rabu (16/11).

Elisa menjelaskan, jalur sepeda di Jakarta masih cukup minim jika dibandingkan dengan total panjang jalan untuk kendaraan lainnya di Ibu Kota.

“Jalur sepeda terproteksi cuma 40 kilometer dari total panjang jalan Jakarta sepanjang 6.700 kilometer. Satu persen saja tidak sampai. Totalnya yang dengan yang cat saja itu sekitar 300 kilometer. Tidak sampai lima persen total jalan. Tapi buat sebagian orang, jalur sepeda kayak kayak jadi penyebab kemacetan,” ujar Elisa menambahkan.