Jangan Sampai Pindah ke Tangan Mafia Tanah, Nusron Ingatkan Aset Negara Tercatat dalam BMN

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid di Menara BTN, Jakarta, Jumat (8/11/2024). (Foto: Antara/M. Baqir Idrus Alatas)

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid meminta seluruh pihak yang berkepentingan untuk memastikan aset-aset negara yang tercatat dalam Barang Milik Negara (BMN).

Hal itu, Menurut Nusron, penting dilakukan untuk mencegah perpindahan aset negara ke tangan korporasi atau individu.

“Kami meminta kepada bapak-Bapak sekalian, sinergi ini untuk yang paling utama adalah mengamankan aset-aset negara, wabil khusus aset-aset negara yang sudah tercatat menjadi BMN, barang milik negara,” kata Nusron dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2024 di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024).  

“Apakah itu asetnya TNI, apakah itu asetnya polisi, apakah itu asetnya kementerian yang lain, semuanya harus dicatatkan ke dalam BMN,” ujar Nusron menambahkan.

Nusron menyatakan, kepastian kepemilikan aset negara ini, penting untuk dipastikan. Langkah ini sebagai upaya mencegah mafia tanah menjual-belikan aset negara kepada korporasi maupun individu.

“Yang akibat ulah-ulah tertentu dan oknum-oknum tertentu banyak sekali kemudian beralih ke pemilikan menjadi miliknya korporasi maupun miliknya individu-individu,” ucapanya.

Berdasarkan kasus sebelumnya, Nusron tidak mengelak perpindahan kepemilikan aset negara ditenggarai oleh para mafia tanah. Mereka tentunya bekerja sama dengan internal ATR/BPN untuk memuluskan bisnis tersebut.

“Kami tidak yakin kalau itu semua bisa berhasil, kalau tidak ada “kolaborasi” kalau bahasa kasarnya kong-kali-kong antara pihak internal oknum BPN juga internal instansi yang lain termasuk juga internal, mohon maaf, pihak-pihak yang terkait seperti lembaga peradilan dan sebagainya,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, politikus Partai Golkar ini, mengingatkan, seluruh aset negara harus sudah memiliki payung hukum di bawah BMN. Peringatan ini, diharapkan Nusron, dianggap serius sebagai upaya memperkecil pergerakan mafia tanah.

“Mumpung kumpul, ada dari ATR/BPN, ada dari Pak Kapolri, ada dari Pak Jaksa Agung, ada dari Pak Mahkamah Agung, dan ada dari Pak Menhan yang memayungi semua aset TNI. Mohon kalau bisa ini menjadi konsensus yang serius. Menjadi perhatian yang serius. Jangan sampai aset negara berkurang apalagi diserobot pihak lain. Ini yang harus kita amankan,” ujar Nusron. 
    

Topik