Ketua Perkumpulan Kader Bangsa, Dimas Oky Nugroho mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak dengan hasil survei. Sebab, tingginya elektabilitas seorang tokoh belum membuktikan kecakapannya sebagai pemimpin bangsa.
Ia menjelaskan hasil survei yang bagus tidak menjamin bakal selaras dengan tingkat kompetensi. Dimas menegaskan kompetensi sosok tersebut harus jadi acuan pertimbangan yang utama dalam memilih kriteria pemimpin di gelaran Pemilu 2024.
“Artinya pertimbangan ini ditujukan kepada partai-partai politik (parpol), dan tentu juga kepada masyarakat sebagai calon pemilih gitu, itu satu. Jadi kita itu jangan jadi bangsa yang latah, bahwa oh sosok ini menurut lembaga survei tinggi berarti dialah yang menjadi capres cawapres yang tepat, tidak begitu juga sebenarnya game-nya hari ini,” jelasnya kepada inilah.com di Jakarta, Rabu (8/3/2023).
Dimas menegaskan, bila masyarakat terjebak dalam popularitas belaka sama saja menyamakan urusan pilih pemimpin seremeh memilih bintang TikTok. “Artinya mengurus negara itu jangan dikira kayak milih bintang TikTok gitu, siapa yang paling populer di survei, menurut saya itu misleading,” sindirnya.
Setidaknya, sambung dia, ada dua kriteria yang harus dipertimbangkan masyarakat dalam memilih pemimpin bangsa. Yang pertama, dalam konteks sosial, politik dan ekonomi, seorang pemimpun harus mampu mendapatkan dukungan yang kokoh dari partai politik.
Lalu yang kedua, tambah dia, harus mempunyai kemampuan untuk mengelola kepentingan bersama. Sebagai pemimpin nasional, harus mampu membangun sebuah formula politik, yang memastikan adanya kebersamaan secara dinamis dan demokratis, dari seluruh warga bangsa.
“Nah kenapa harus begitu? Karena tantangan Indonesia ke depan ini berat, pertama geopolitik artinya ada isu security di sana. Lalu kemudian ada isu bangsa, ini harus dan seluruh elite-elitenya harus setia pada konstitusi,” ujar Dimas.
Lebih lanjut ia juga turut menyoroti soal momentum ekonomi. Menurutnya, Indonesia yang memiliki sumber daya alam dan manusia yang strategis, tentu menjadi pasar bagi dunia global. Oleh karena itu, seluruh program dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi harus tetap dilanjutkan oleh pemimpin Indonesia berikutnya.
“Jadi artinya reformasi di bidang ekonomi harus dilanjutkan, di saat yang sama kita butuh bangsa ini semakin menjadi kuat, menjadi lebih semakin aman. Kita tidak mau cuma jadi pangsa pasar, kita mau menjadi bangsa produsen, sehingga program hilirisasi itu harus dilanjutkan,” tegasnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)