Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan INDEF (Institute for Development of Economics and Finance), M Rizal Taufikurahman menilai, gemuknya kabinet maka gemuk pula anggaran yang dibutuhkan. Jangan sampai memicu menggunungnya utang baru.
“Saya ternyata salah kira. Kirain Prabowo susun kabinet yang ramping sehingga bisa efisien dan memudahkan pengawasan. Ternyata malah super gemuk karena mengakomodir koalisi gemuk. Risikonya, anggaran yang diperlukan juga gemuk. Di tengah perekonomian nasional yang sedang tidak baik-baik saja,” kata Rizal dalam diskusi publik secara daring bertajunk Koalisi Gemuk dan Antisipasi Kebocoran Anggaran di Jakarta, Rabu (16/10/2024).
Dengan banyaknya jumlah menteri, wakil menteri(wamen) serta badan dan lembaga baru, lanjut Rizal, membuat alokasi fiskal untuk kementerian dan lembaga (K/L) semakin berat. Serba salah, jika kementerian atau lembaga diberi anggaran ala kadarnya, dikhawatirkan kinerjanya bakal pas-pasan.
“Tahun ini saja ada kementerian yang protes keras karena anggarannya dipangkas. Di sisi lain, target untuk kementerian itu dinaikkan. menterinyapun ngancam, kinerjanya bakal jauh dari target. Begitu kencang tarik-menarik di kabinet,” kata Rizal.
Ironisnya, lanjut Rizal, tim ekonomi Prabowo banyak diisi muka lama yang kinerjanya justru mewarisi utang besar. Per Agustus 2024, utang warisan Jokowi sebesar Rp8.400 triliun.
“Filosofi utang itu dibayar agar lunas. Bukannya terus ditambah, enggak dipikirin kapan lunasnya. Sehingga membeludak. Saya kira, Pak Prabowo bisa minta Sri Mulyani bikin program khusus soal utang. Tahun ini berapa, lunas berapa tahun. Dan, utang tersebut harus digunakan untuk sektor produktif agar bisa dimanfaatkan untuk melunasinya,” imbuhnya.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata mengatakan, alokasi anggaran untuk K/L sudah diatur lewat APBN 2025 yang disusun dengan mempertimbangkan program dan rencana pemerintahan Prabowo.
“Alokasinya blended di belanja non-K/L untuk lembaga yang benar-benar baru,” kata Isa, Rabu (16/10/2024).
Sedangkan untuk K/L yang dibelah, lanjut Isa, akan menggunakan anggaran belanjanya masing-masing. “Atau bagian dari belanja K/L untuk lembaga yang merupakan pemisahan dari lembaga eksisting,” imbuhnya.
Kendati, Isa menyebutkan belum ada besaran pasti anggaran yang akan digunakan khusus untuk pembentukan atau pemisahan K/L saat ini. Pihaknya masih akan menunggu jumlah pasti K/L yang akan bertambah. “Belum ada (rincian anggaran). Lembaga barunya apa saja juga belum tahu,” pungkasnya.