Pakar hukum tata negara sekaligus akademisi Universitas Andalas, Feri Amsari menyoroti tudingan terhadao dirinya bersama dua pemain film ‘Dirty Vote’, yakni Bivitri Susanti dan Zainal Arifin Mochtar dituduh, berafiliasi dengan partai politik tertentu.
Ia menilai tudingan itu tidak punya dasar, bahkan terkesan lucu. Feri pun menanggapi tudingan itu dengan satire, sebut dirinya sudah dilantik jadi kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
“Kami sempat dituduh berbagai motif politik, tapi lucu juga itu motifnya bertabrakan. Pagi ini alhamdulillah Mbak Bibib (Bivitri) sudah dilantik jadi anggota Partai NasDem dan Bang Uceng (Zainal) sudah dua hari yang lalu jadi anggota PDIP dan karena jenggot tak seberapa ini, saya dianggap anggota PKS,” kata Feri secara virtual dalam Kuliah Umum Perdana Departemen Hukum Tata Negara UGM, Selasa (13/2/2024).
Tak sampai disitu, jawaban satirenya pun ia lanjutkan dengan membeberkan nomor Kartu Tanda Anggota (KTA) kepartaiannya. “Alhamdulillah ya atas semua tuduhan-tuduhan ini, kami terima dengan lapang hati tuduhan-tuduhan itu, KTA kami nomor 007 di masing-masing partai,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa ketiga pemain ‘Dirty Vote’ tidak berpartai, terlebih lagi secara formil mereka merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bahkan ketidakmungkinan berpartai ini, lanjut Feri, selaras dengan kritik yang pernah disampaikan dirinya dan Zainal kepada partai yang dilekatkan pada mereka.
“Karena sebagian partai yang dituduhkan kepada kami, sudah pernah dikritik bang Uceng (Zainal) secara kasar dan secara baik-baik oleh saya. Jadi aneh kalau kami dituduh PDIP dan PKS, PDIP dan PKS gabung itu kan agak lain juga suasananya, tapi tuduhan itu tidak kami respons secara serius, karena sepertinya itu hanya cara mereka untuk meminggirkan substansi,” ujarnya.
Sebagai informasi, film dokumenter “Dirty Vote”, yang mengungkap dugaan kecurangan dalam pemilu 2024, telah mencapai lebih dari 15,4 juta tontonan di YouTube sejak diluncurkannya pada Minggu (11/2/2024). Karya Dandhy Dwi Laksono ini mendapat perhatian luas, termasuk potongan video yang tersebar di TikTok dan media sosial lainnya, menyulut emosi publik terhadap dugaan penyimpangan dalam proses demokrasi.
Hingga Selasa (13/2/2024) pagi, film ini telah ditonton sebanyak 15.443.616 kali di tiga akun YouTube, yakni akun resmi ‘Dirty Vote’ (6,7 juta), PSHK (6,4 juta), dan Refly Harun (2,4 juta). Film dokumenter ini, yang dikemas dalam format eksplanatori, menampilkan analisis dari tiga ahli hukum tata negara–Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari–yang mendalami bagaimana kekuasaan telah digunakan untuk memengaruhi hasil pemilu, menabrak batasan demokrasi yang seharusnya.
Dalam film tersebut, ketiga ahli memberikan penjelasan yang didukung oleh fakta dan data, menguraikan bentuk-bentuk kecurangan dan analisis hukum yang berkaitan. Bivitri Susanti menyatakan bahwa film ini adalah rekaman sejarah tentang demokrasi yang rusak, di mana kekuasaan disalahgunakan oleh mereka yang dipilih melalui demokrasi itu sendiri.
Dandhy berharap ‘Dirty Vote’ menjadi bahan refleksi dalam masa tenang pemilu, mengedukasi publik dan mendorong diskusi. Film ini merupakan hasil kolaborasi antar CSO dan dibiayai melalui crowdfunding serta sumbangan dari berbagai individu dan lembaga, kata Joni Aswira, Ketua Umum SIEJ dan produser film ini.