Dua tahun lagi, Presiden Jokowi lengser banyak utang yang ditinggalkan. Utangnya berbentuk janji ekonomi saat berkampanye di 2014 dan 2019. Banyak melesetnya.
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan mengaku tidak kaget. Sejak awal dia sudah memperkirakan bakalan meleset alias diingkari.
“Memang dari awal janji tersebut sudah diperkirakan akan meleset. Karena janji tersebut hanya untuk memenangi pilpres. Atau hanya sebatas janji saja. Tidak ada dasar dapat dipenuhi,” ungkap Anthony kepada Inilah.com, Jakarta, Rabu (9/11/2022).
Ya, Anthony tak salah. Pada musim kampanye 2014 dan 2019, Jokowi menyanggupi pertumbuhan ekonomi Indonesia bergerak di rentang 7-8 persen, nilai tukar Rp10 ribu per dolar AS, pengangguran dan kemiskinan turun, utang negara turun, ketahanan/swasembada pangan.
Dari deretan janji itu, kata dia, tidak satupun yang terpenuhi. “Artinya janji ekonomi Jokowi 2014 maupun 2019 bukan berdasarkan penyusunan program ekonomi yang matang,” papar Anthony.
Ambil satu contoh saja, yakni pertumbuhan ekonomi. Presiden Jokowi menjanjikan bisa 7-8 persen. Kenyataannya, pada 2021, ekonomi setelah dihantam pandemi COVID-19 bertumbuh hanya 3,69 persen.
Sedangkan tahun ini, Bank Indonesia (BI) meramalkan, pertumbuhan ekonomi bakal menclok di rentang 4,5-5,3 persen. Masih sangat jauh dari 7 persen, janji minimal Presiden Jokowi.
Belum lagi soal pengangguran dan kemiskinan yang terus bertumbuh. Atau nilai tukar (kurs) yang saat ini sudah di atas Rp15.600 per dolar AS. Menarik juga soal utang pemerintah yang ditinggalkan SBY kepada Jokowi, mencapai Rp2.608.78 triliun.
Dari data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), utang pemerintah per 30 September 2022 mencapai Rp7.420,47 triliun. Dibandingkan saat SBY lengser, utang pemerintahan Jokowi bukannya turun, tapi malah berlipat-lipat.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)