Terungkap sudah kenapa Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memilih bungkam saat ditanya wartawan, dalam dua pekan ini. Khususnya ketika diminta penjelasannya soal rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen. Bisa jadi, Sri Mulyani melupakan piknik menjelang pergantian tahun.
Ternyata, Sri Mulyani mumet mengatur anggaran di kementerian dan lembaga (K/L) yang jumlahnya 86 K/L. Padahal, Sri Mulyani dibantu 3 orang wakil menteri keuangan (wamenkeu), yakni Suahasil Nazara, Thomas Djiwandono serta Anggito Abimanyu.
“Teman-teman wartawan mungkin merasa saya dalam beberapa pekan terakhir, lebih banyak diam. Saya tidak sedang apa-apa. Memang hanya sibuk saja. Fokus kepada hal-hal yang sangat substansial,” kata Sri Mulyani dikutip Jumat (13/12/2024).
Masuk akal. Mendekati tutup tahun, Sri Mulyani harus memelototi banyak hal terkait pelaksanaan APBN 2024. Misalnya, pendapatan negara, realisasi belanja negara serta defisit.
Selain itu, dia harus pasang mata dan kuping terang-terang untuk menyerap berbagai aspirasi, baik dari kementerian maupun lembaga, terkait alokasi anggaran 2025. Di mana, banyak menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) yang meminta tambahan anggaran yang angkanya cukup fantastis.
Misalnya, Menteri HAM, Natalius Pigai minta tambahan anggaran Rp20 triliun atau Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait minta tambahan Rp48,5 triliun. kalau tidak, program pembangunan 3 juta rumah/tahun bakal gagal. Atau Kepala OIKN Basuki Hadimuljono yang ikutan minta tambahan anggaran Rp8,1 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Belum lagi mengatur gaji dan tunjangan KPM yang beranggotakan 48 menteri dan menko, 56 wakil menteri (wamen), dan 5 kepala lembaga. Total anggotanya mencapai 109 orang.
“Kita juga sibuk untuk menyiapkan APBN 2025. Alhamdulillah kemarin DIPA sudah diserahkan Bapak Presiden Prabowo ke seluruh K/L dan pemerintah daerah. Bisa dibayangkan, adanya perubahan anggaran K/L dalam 2 minggu terakhir, kita harus melakukan realokasi dan memandu kementerian baru dengan badan akun anggaran yang baru juga,” beber Sri Mulyani dengan nada bindeng pertanda flu berat.
Tak kalah pentingnya, Sri Mulyani terus memantau pendapatan negara hingga akhir 2024. Apalagi, target penerimaan negara yang tercantum dalam APBN 2024 sebesar Rp2.802,3 triliun. Hingga akhir November 2024, pendapatan negara mencapai Rp1.492,7 triliun atau 89 persen dari target.
“Ada kenaikan 1,3 persen (yoy). Pendapatan negara kita mendapat tekanan yang luar biasa besar pada Juli-Agustus 2024. Khususnya dari pajak dan cukai. untuk mendapatkan gross yang positif, butuh effort yang luar biasa,” kata Sri Mulyani.
Untuk belanja negara sampai akhir November 2024, mencapai Rp2.894,5 triliun atau 87 persen dari pagu. Naik 15,3 persen dibandingkan akhir November 2023 (yoy). Sedangkan defisit APBN sampai mencapai Rp401,8 triliun, atau 76,8 persen dari total defisit APBN. (Rp522,8 triliun). Atau setara 1,81 persen dari PDB.
“Meski ada defisit anggaran, keseimbangan primer kita masih surplus Rp47,1 triliun. Keseimbangan ini harus terus kita jaga. Kendati tekanan dari porsi belanja yang cukup besar sementara pendapatan negara baru mau pulih kembali,” pungkasnya.