Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman akan menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mendisiplinkan obrolan di WhatsApp Group atau WAG internal TNI.
Sebab Jokowi dalam Rapim TNI-Polri kemarin menyinggung soal adanya obrolan di WAG TNI-Polri terkait pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN. Dalam obrolan tersebut Jokowi melihat adanya penolakan pemindahan IKN di WAG TNI-Polri.
Dudung memastikan sikap TNI akan mendukung penuh semua kebijakan pemerintah dan Presiden Jokowi keluarkan.
“Ini sudah final sehingga apapun nanti yang terjadi proses pemindahan TNI AD mengikuti dan kami juga akan siapkan pindah ke Kalimantan,” kata Dudung saat jumpa pers sebelum Rapim TNI AD di Markas Besar TNI AD (Mabesad), Jakarta, Rabu (2/3/2022).
Dia juga mengatakan akan menjalankan semua arahan yang Presiden Jokowi sampaikan dalam Rapim TNI-Polri kemarin. Sebab hal ini terkait dengan situasi dan tantangan global yang ada saat ini.
“Hari ini titik berat yang akan dibahas bagaimana tindak lanjut dari apa yang disampaikan Bapak Presiden RI saat Rapim kemarin, (di antaranya) tentang perkembangan situasi saat ini yang berpengaruh, yang harus diwaspadai oleh beliau agar hati-hati dengan dampak perkembangan globalisasi,” ungkapnya.
Jokowi Minta Obrolan WAG TNI-Polri Ditertibkan
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi minta obrolan di WhatsApp Group atau WAG TNI-Polri didisiplinkan. Jokowi minta hal ini karena dia membaca obrolan yang ada dalam WAG tersebut.
Pernyataan ini Jokowi sampaikan kepada jajaran TNI-Polri dalam rapat pimpinan (rapim) TNI-Polri 2022 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur (Jaktim), Selasa (1/3/2022).
“Juga hal-hal kecil tapi harus mulai didisiplinkan di WA group. Saya melihat (percakapan) di WA group (TNI-Polri), karena di kalangan sendiri, (dianggap) boleh, hati-hati,” kata Jokowi.
Keluhan Jokowi ini karena adanya obrolan di WAG TNI-Polri yang menyinggung soal pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN. Dalam WAG yang Jokowi baca terdapat obrolan soal penolakan pemindahan IKN tersebut.
“Kalau seperti itu diperbolehkan dan diteruskan, hati-hati. Misalnya berbicara mengenai IKN (ibu kota negara), ‘nggak setuju, IKN apa’. (Kepindahan IKN) itu sudah diputuskan oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR,” tegas Jokowi.
Jokowi mengatakan, jajaran TNI-Polri harus memegang teguh kedisiplinan. Sehingga obrolan yang sifatnya bertentangan dengan kebijakan pemerintah tidak patut terjadi.
“Kalau di dalam disiplin TNI dan Polri, sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau di sipil, silakan. Apalagi di WA group dibaca gampang, saya baca itu,” kata Jokowi.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)