Presiden Joko Widodo diminta bersikap netral dalam menanggapi proses pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Sebab ke-tidak netralan presiden dalam proses demokrasi, akan berdampak terhadap hasil pemilu dan pemerintahan berikutnya.
Demikian disampaikan Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII), Arfianto Purbolaksono.
“Kalau saya melihatnya kalau dalam sisi terlepas dari presiden Jokowi, jika presiden tidak netral dalam pemilu, tentunya itu akan mengancam integritas dari hasil pemilu,” jelas Arfianto kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Rabu (10/1/2024).
“Dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu akan sangat rendah. Dan tentunya akan tidak percaya dengan yang dihasilkan dari penyelenggara pemilu, baik itu calegnya (dan) presiden yang terpilihnya,” lanjutnya.
Oleh karena itu, tentu pertaruhan terbesar ada pada penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, Bawaslu, dan DKPP.
“Apakah penyelenggara pemilu kita itu, baik KPU, Bawaslu, DKPP bisa menjalankan tugas, fungsinya secara baik dan tidak memihak kepada salah satu calon, dan terlepas dari unsur-unsur yang sifatnya menekan secara kekuasaan politik maupun secara hukum,” terangnya.
Terkait dugaan keberpihakan maupun dugaan kecurangan yang dilakukan oleh presiden, ia menyatakan hal ini dapat dilihat dari kewenangannya.
“Kalau ada sikap Jokowi yang tidak netral bahkan mengintervensi berjalannya pemilu ataupun membuat kecurangan, saya rasa yang bisa melakukan (teguran) itu adalah DPR untuk menjalankan perannya,” ujarnya.
Namun, tentu hal ini akan menjadi pertanyaan baru, apakah DPR mampu untuk memberi teguran hingga sanksi kepada Presiden, jika terbukti mendukung salah satu paslon atau berbuat kecurangan dalam pemilu.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyoroti gelaran debat ketiga Pilpres 2024, yang digelar pada Minggu (7/1/2024). Menurutnya, debat kemarin tidak edukatif karena banyak serangan yang bersifat personal.
Menurut dia, serang menyerang wajar dalam debat asalkan seputar kebijakan atau visi. Bukan personal. “Saling menyerang enggak apa-apa tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang. Bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira enggak baik dan enggak mengedukasi,” kata Jokowi di Serang, Banten, Senin (8/1/2024).
KPU, kata dia, perlu memperbaiki format debat agar lebih edukatif bagi masyarakat luas. “Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga hidup,” ujarnya.