Reaksi para elite di DPP PDIP dianggap berlebihan, merespons ditersangkakannya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dengan narasi KPK mempolitisasi kasus suap eks caleg PDIP Harun Masiku. Jika tangan kanan Ketum Megawati Soekarnoputri itu tak bersalah, seharusnya para petinggi banteng santai saja.
Pengamat hukum dari Universitas Bung Karno, Hudi Yusuf mengingatkan, proses hukum yang akan dihadapi Hasto masih panjang. Ketimbang koar-koar narasi politisasi, sebaiknya PDIP mempersiapkan bukti-bukti yang bisa memenangkan Hasto di persidangan kelak.
“Ini kan baru tersangka, bisa jadi di pengadilan bebas kan. Kenapa jadi kayak apa ya, ‘kebakaran jenggot’. Jangan lah santai aja ya kan,” kata Hudi kepada Inilah.com, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (25/12/2024).
Dia meminta PDIP untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Seraya juga diyakini lembaga antirasuah sudah bekerja profesional dalam mengusut kasus Harun Masiku.
“PDIP harus menghormati KPK, apa yang diputuskan oleh KPK ya harus dihormati. Jangan sebentar-sebentar memberikan tanggapan, yang seakan-akan dikriminalisasilah atau dipolitisasilah dalam kasus ini,” ujarnya.
Ia kembali menekankan, agar PDIP lebih bijak dalam bersikap. Hudi juga mengingat status Hasto saat ini masih tersangka belum terdakwa apalagi terpidana.
“Kalau tidak bersalah santai kan masih ada proses ini, panjang. Ini kan baru tersangka ya enggak? Di-audit aja dulu bukti-buktinya di internal KPK. Ini baru tersangka belum terdakwa, belum terpidana,” ucap dia.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy menuduh KPK telah melakukan kriminalisasi usai menetapkan Hasto sebagai tersangka di kasus suap Harun Masiku. Dia menyatakan, penggunaan pasal obstruction of justice atau perintangan penyidikan hanya kedok belaka. Dia meyakini, alasan sesungguhnya menjadikan Hasto tersangka adalah motif politik.
“Kami menduga ada upaya pemidanaan yang dipaksakan atau kriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024,” kata Ronny dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (24/12/2024).